Dugaan Penampungan Solar untuk Alat Berat di Batukuda Mancak Disorot, GWI Minta Verifikasi

SERANG, FaktaMerah.com – Dugaan aktivitas penampungan dan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Desa Batukuda, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, menjadi sorotan. Lokasi tersebut diduga menyediakan solar untuk kebutuhan operasional alat berat.

Persoalan tersebut mendapat perhatian Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungnya Wartawan Indonesia (DPP GWI), Syamsul Bahri. Ia meminta pihak berwenang melakukan verifikasi untuk memastikan asal-usul BBM, status dan jenis solar, legalitas penyimpanan maupun penyalurannya, serta peruntukan BBM yang berada di lokasi.

Penelusuran tim media pada Minggu (21/9/2026) menemukan sejumlah kempu yang terlihat berisi cairan yang disebut sebagai solar. Di lokasi, tim bertemu seorang pria yang disebut berperan sebagai penjaga atau ceker.

Tim kemudian diarahkan menuju sebuah saung di bagian bawah area. Pria tersebut meminta kartu identitas pers atau KTA wartawan yang datang untuk didokumentasikan.

Dalam perbincangan tersebut, pria itu menyampaikan adanya pemberian uang yang disebut sebagai “jatah media”.

“Kalau untuk jatah media, wartawan atau LSM yang datang ke sini sudah dikasih jatah 50 per orang, ya untuk bensin,” ujar pria tersebut kepada tim.

Pernyataan tersebut kemudian dikonfirmasi kembali oleh wartawan yang berada di lokasi.

Menurut penjelasan pria tersebut, pendataan KTA dilakukan untuk mencegah pencatatan ganda apabila terdapat wartawan atau pihak lain yang datang lebih dari satu kali.

Namun, mengenai siapa pemberi uang, sumber dana, tujuan pemberian, serta apakah pemberian tersebut berkaitan dengan aktivitas BBM di lokasi, belum diperoleh penjelasan yang dapat diverifikasi secara independen.

Aparat Berseragam Datang Menggunakan Sepeda Motor

Penelusuran di lokasi juga mencatat kedatangan seorang pria yang disebut sebagai aparat berseragam. Pria tersebut datang menggunakan sepeda motor jenis KLX yang oleh pihak di lokasi disebut sebagai kendaraan dinas.

Kehadiran pria berseragam tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu diklarifikasi.

Belum diketahui secara pasti identitas, satuan, kapasitas kedatangan, maupun dasar penugasannya di lokasi tersebut.

Karena itu, informasi mengenai kehadiran aparat tersebut belum dapat disimpulkan sebagai bentuk keterlibatan dalam aktivitas yang dipersoalkan.

Klarifikasi dari institusi tempat yang bersangkutan bertugas diperlukan untuk menjelaskan konteks kedatangannya.

Dugaan Solar untuk Operasional Alat Berat

Penelusuran tim tidak berfokus pada dugaan pengambilan atau “kencingan” solar dari kendaraan dump truck.

Fokusnya adalah dugaan keberadaan solar yang ditampung di lokasi dan disebut-sebut digunakan untuk kebutuhan operasional alat berat.

Namun, hingga berita ini disusun, belum ada verifikasi independen mengenai apakah BBM tersebut merupakan BBM subsidi atau nonsubsidi.

Status BBM, asal-usul, mekanisme pembelian, pihak pemasok, pengguna akhir, serta legalitas penyimpanan dan penyalurannya masih perlu diperiksa oleh instansi berwenang.

BPH Migas sendiri menyatakan pengawasan distribusi BBM subsidi diperkuat untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran.

Sejumlah hal yang perlu diverifikasi antara lain:

• asal-usul solar yang berada di dalam kempu;
• jenis dan status BBM;
• dokumen pembelian;
• pihak pemasok dan pengguna;
• peruntukan BBM untuk operasional alat berat;
• legalitas penyimpanan dan penyaluran;
• serta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan di lokasi.

Informasi mengenai dugaan keterkaitan lapak dengan seorang tokoh atau sesepuh di wilayah Mancak juga masih dalam tahap penelusuran dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Karena itu, informasi tersebut tidak dapat dijadikan kesimpulan tanpa konfirmasi dan bukti pendukung.

Keberadaan Kempu Berisi Solar Perlu Diverifikasi

Keberadaan sejumlah kempu yang terlihat berisi solar menjadi salah satu fakta lapangan yang perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan administratif dan teknis.

Pertanyaan utamanya bukan semata-mata mengenai keberadaan kempu, tetapi bagaimana BBM tersebut diperoleh, disimpan, dan digunakan.

Apabila BBM yang dimaksud merupakan solar subsidi, maka status penggunaannya perlu diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku. BPH Migas menyebut penyalahgunaan distribusi BBM subsidi dapat terjadi antara lain melalui pembelian berulang untuk kemudian dijual kembali.

Sementara apabila pengelola menyatakan BBM tersebut merupakan nonsubsidi, dokumen pembelian, sumber pasokan, serta legalitas kegiatan penyimpanan dan penyalurannya dapat menjadi bagian dari proses verifikasi.

Dengan demikian, pemeriksaan berbasis dokumen dan fakta lapangan diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.

Ketum GWI Minta Aparat Lakukan Pemeriksaan

Ketua Umum DPP GWI Syamsul Bahri meminta pihak berwenang melakukan pemeriksaan secara profesional apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Menurutnya, pemeriksaan sebaiknya tidak hanya melihat aktivitas di tingkat lapak, tetapi juga menelusuri rantai pasok BBM.

Mulai dari asal BBM, pemasok, mekanisme pengangkutan, pengguna akhir, transaksi, hingga legalitas penyimpanan dan penyaluran perlu diperiksa apabila memang terdapat indikasi penyimpangan.

Hal yang sama berlaku terhadap informasi mengenai kehadiran aparat berseragam di lokasi.

Jika benar merupakan anggota suatu institusi, identitas dan satuan yang bersangkutan serta tujuan kedatangannya perlu diklarifikasi agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.

Syamsul juga meminta pihak terkait tidak mengambil kesimpulan sebelum seluruh fakta dan dokumen diperiksa.

“Jika legal, tunjukkan legalitasnya. Jika BBM nonsubsidi, buktikan asal-usulnya. Jika digunakan untuk alat berat, jelaskan peruntukannya. Dan apabila ada aparat yang hadir di lokasi, jelaskan kapasitas kedatangannya,” demikian substansi sorotan yang disampaikan dalam konteks penelusuran tersebut.

Pengelola Belum Memberikan Klarifikasi

Hingga berita ini diterbitkan, media belum memperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola atau pemilik lapak mengenai asal-usul solar, status BBM, legalitas penyimpanan, peruntukan untuk alat berat, informasi mengenai pemberian uang Rp50 ribu kepada media, maupun kehadiran aparat berseragam di lokasi.

Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi secara proporsional kepada pengelola, pemilik usaha, aparat terkait, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan.

Pemberitaan ini merupakan hasil penelusuran awal dan tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum terdapat hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.

Dalam kerja jurnalistik, dugaan perlu diuji melalui fakta, dokumen, konfirmasi, dan proses hukum yang berlaku. Prinsip hak jawab dan hak koreksi merupakan bagian penting dalam mekanisme pers.

(Novaldo)