Bantuan Beras di Desa Cikande Dipertanyakan, Lansia dan Janda Disebut Belum Menerima

Tangerang, Banten, FaktaMerah.com – Sejumlah warga Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, mempertanyakan penyaluran bantuan beras kepada masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Keluhan tersebut disampaikan warga pada Jumat (21/8/2026), terutama terkait masih adanya masyarakat lanjut usia (lansia), janda, dan warga dengan kondisi ekonomi sulit yang disebut belum menerima bantuan.

Di sisi lain, terdapat informasi dari masyarakat mengenai adanya warga yang dinilai secara ekonomi relatif mampu namun masih tercatat sebagai penerima bantuan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai akurasi pendataan dan proses verifikasi penerima manfaat.

Warga juga menyampaikan bahwa stok beras bantuan disebut masih tersimpan di aula Desa Cikande. Informasi tersebut turut menjadi perhatian karena masyarakat mempertanyakan mekanisme distribusi dan penyebab bantuan tersebut belum seluruhnya tersalurkan.

Aktivis Soroti Akurasi Data

Persoalan tersebut mendapat perhatian dari aktivis sosial, Zane Febrian, yang mengaku melakukan kontrol sosial di wilayah Desa Cikande. Ia meminta pemerintah melakukan pengecekan terhadap data penerima dan mekanisme penyaluran bantuan.

“Di wilayah kami masih banyak warga yang kondisi ekonominya sulit, tetapi justru tidak mendapatkan bantuan. Sementara ada warga yang secara kondisi ekonomi dinilai cukup mampu malah mendapatkan bantuan. Ini yang harus diperiksa kembali,” ujar Zane.

Menurut Zane, persoalan tersebut tidak seharusnya hanya dilihat sebagai masalah administratif. Akurasi data penerima perlu menjadi perhatian karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga data penerima bantuan idealnya diperbarui secara berkala.

Ia juga menyoroti informasi mengenai adanya barcode bantuan yang disebut diwakilkan kepada saudara atau tetangga. Menurutnya, apabila mekanisme perwakilan diperbolehkan, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dan dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Pemerintah harus hadir untuk masyarakat yang kesulitan. Kalau ada warga yang sudah mampu tetapi masih menerima bantuan, sementara warga miskin tidak mendapatkannya, tentu harus dipertanyakan dan diperbaiki,” tegasnya.

Minta Pemerintah Turun dan Melakukan Pengecekan

Zane berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat Desa Cikande. Ia meminta Gubernur Banten Andra Soni, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, serta Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah dapat mendorong pengecekan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan di lapangan.

Menurutnya, evaluasi tersebut bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan memastikan program bantuan pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.

“Harapan saya pemerintah bisa turun mengecek kembali. Amanah bantuan untuk masyarakat harus benar-benar diberikan kepada warga yang berhak. Jangan sampai orang yang tidak mampu malah tidak mendapatkan haknya,” kata Zane.

Ia juga mendorong adanya keterbukaan informasi mengenai jumlah bantuan yang diterima desa, data penerima manfaat, mekanisme pengambilan, serta prosedur yang berlaku apabila penerima tidak dapat mengambil bantuan secara langsung.

Transparansi dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman dan kecemburuan sosial sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyaluran bantuan.

Warga Didorong Menempuh Mekanisme Klarifikasi

Keluhan mengenai penyaluran bantuan, menurut Zane, tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah bantuan yang diterima, tetapi juga menyangkut akurasi data dan keadilan dalam pelayanan publik.

Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria namun belum memperoleh bantuan diharapkan dapat menyampaikan keberatan melalui mekanisme resmi kepada pemerintah desa atau instansi terkait. Pemerintah juga diharapkan membuka ruang klarifikasi bagi warga agar setiap persoalan dapat diperiksa berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, dugaan ketidaktepatan sasaran perlu diverifikasi terlebih dahulu sebelum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran atau kesalahan pihak tertentu. Langkah tersebut penting untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan tidak merugikan pihak mana pun.

Zane menegaskan bahwa kontrol sosial yang dilakukannya ditujukan untuk memastikan kepentingan masyarakat mendapat perhatian.

“Kami bukan mencari kesalahan siapa pun. Kami hanya ingin bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau memang datanya sudah benar, silakan dijelaskan secara terbuka. Kalau ada yang perlu diperbaiki, mari diperbaiki bersama,” pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai dugaan ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan beras di Desa Cikande masih memerlukan klarifikasi dari Pemerintah Desa Cikande dan instansi terkait.

Narasumber: Zane Febrian