BANDUNG, FaktaMerah.com – Polda Jawa Barat menegaskan komitmennya terhadap independensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan Lomba Jurnalistik Polda Jabar 2026. Proses penilaian seluruh karya peserta diserahkan sepenuhnya kepada dewan juri independen yang terdiri dari pimpinan redaksi dan redaktur senior media arus utama di Jawa Barat, tanpa campur tangan dari pihak kepolisian.
Ketua Dewan Juri, Irwan Natsir yang juga Pimpinan Redaksi Pikiran Rakyat, mengatakan independensi merupakan prinsip utama dalam dunia jurnalistik. Karena itu, ia mengapresiasi langkah Polda Jabar yang memberikan kewenangan penuh kepada dewan juri untuk menentukan pemenang secara objektif.
“Independensi merupakan ruh media. Karena itu kami mengapresiasi Polda Jabar yang memberikan kebebasan penuh kepada dewan juri tanpa intervensi dalam menentukan pemenang,” ujar Irwan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain Irwan Natsir, dewan juri terdiri atas Azam Munawar selaku Pimpinan Redaksi Radar Bandung, Brilliant Awal sebagai Redaktur Pelaksana Harian Umum Koran Gala, serta Gin Gin Tigin Ginulur yang menjabat Redaktur Utama Inilahkoran.id.
Menurut Irwan, karya-karya yang dinilai merupakan hasil liputan jurnalis media arus utama di Jawa Barat yang disusun sesuai kaidah jurnalistik. Berbagai tema diangkat dalam kompetisi tersebut, mulai dari sisi humanis Polri, ketahanan pangan, pemberantasan narkoba, hingga peran kepolisian di tengah masyarakat.
Ia berharap lomba jurnalistik tersebut dapat terus diselenggarakan sebagai upaya mendorong lahirnya karya jurnalistik yang edukatif, informatif, dan tetap kritis.
Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pelibatan tokoh-tokoh media sebagai dewan juri merupakan bentuk komitmen Polda Jabar dalam membangun sinergi yang terbuka dengan insan pers.
Menurutnya, media arus utama memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang faktual dan terverifikasi, terutama di tengah maraknya penyebaran informasi yang belum tentu benar melalui media sosial.
“Dalam penegakan hukum kami tidak bisa bekerja berdasarkan asumsi atau persepsi. Semua harus faktual dan terverifikasi. Begitu juga informasi yang disampaikan kepada masyarakat,” kata Pipit di Bandung, Kamis (30/7/2026).
Ia juga menegaskan bahwa Polda Jawa Barat terbuka terhadap kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan data.
“Kalau memang ada yang perlu dikritisi dan itu berdasarkan fakta, silakan dikritisi. Kami akan memperbaikinya,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., mengajak insan pers untuk terus menjadi mitra yang kritis sekaligus kolaboratif dalam mendukung gerakan Jawara (Jaga dan Rawat Jawa Barat).
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan hubungan antara kepolisian dan media dapat terus terjalin secara profesional guna menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.
(Levi)
