DBH Jakarta Dipotong, Tapi Bebannya Tak Ikut Berkurang

Jakarta — Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp15 triliun memantik perhatian banyak pihak. Bukan sekadar persoalan angka, keputusan ini menyentuh urat nadi pengelolaan kota yang sampai hari ini masih menjadi pusat ekonomi dan arus manusia terbesar di Indonesia.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan, dana transfer pusat yang semula diperkirakan mencapai Rp26 triliun kini hanya tersisa sekitar Rp11 triliun.

“DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Padahal kita sudah MoU KUA-PPAS, bahkan RKA juga sudah selesai,” ujarnya.

Angka itu bukan kecil. Dengan skema APBD yang sudah disepakati, Pemprov DKI dan DPRD kini harus menyusun ulang prioritas, menunda sejumlah proyek, dan melakukan efisiensi besar-besaran. Sekretaris Komisi E DPRD DKI, Justin Adrian Untayana, bahkan menyebut perlunya penyisiran ulang setiap pos anggaran.

“Dengan turunnya pendapatan, tentu akan ada banyak pengeluaran yang harus dipotong di sana-sini. Pemborosan harus diberantas,” katanya

Namun, bagi Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute, pemotongan sebesar itu tak bisa dilihat hitam-putih. Ia menilai, kebijakan ini menimbulkan tanda tanya dari sisi keadilan fiskal.

“Jakarta memang tak lagi berstatus ibu kota negara, tetapi beban pelayanannya tidak berkurang sedikit pun,” ujarnya di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Transportasi massal masih menanggung jutaan penumpang dari wilayah penyangga, rumah sakit dan sekolah negeri masih melayani warga non-Jakarta, dan penanganan banjir tetap menjadi tanggung jawab utama.

Menurut Agung, pemerintah pusat perlu membuka formula perhitungan DBH secara transparan, agar publik tidak menilai bahwa Jakarta sedang “dihukum” karena kehilangan status politiknya.

“Langkah efisiensi yang dilakukan Pemprov, seperti menunda proyek nonprioritas, memang penting. Tapi transparansi pusat jauh lebih penting agar masyarakat paham dasar kebijakan ini, bukan sekadar menerima dampaknya,” tegasnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebelumnya memastikan bahwa pelayanan dasar warga tidak akan dikorbankan.

“Proyek yang tidak prioritas akan kita tunda, tapi pelayanan publik harus tetap jalan,” ujarnya

Agung menutup dengan catatan kritis: Jakarta memang harus belajar hidup dengan anggaran yang lebih ramping, tapi pusat juga tak boleh berpura-pura bahwa beban kota ini telah berkurang.

“Denyut ekonomi Indonesia masih berdetak di Jakarta. Ketika beban tidak ikut berpindah, seharusnya dana juga tidak serta-merta ditarik,” pungkasnya.