JAKARTA – Direktur Jakarta Institute Agung Nugroho menilai isu narkoba berulang kali digunakan Amerika Serikat sebagai pembenaran moral untuk melakukan intervensi terhadap negara berdaulat. Ia menyebut invasi Amerika Serikat ke Panama pada 1989 sebagai contoh paling gamblang dari pola tersebut.
“Panama 1989 menunjukkan bahwa narasi perang melawan narkoba sering kali tidak berdiri sendiri. Ia menjadi instrumen politik untuk mengamankan kepentingan strategis Amerika Serikat,” kata Agung kepada Tempo, Selasa.
Invasi yang dikenal sebagai Operation Just Cause itu menargetkan Presiden Panama saat itu, Manuel Noriega, yang dituduh terlibat jaringan narkotika internasional dan mengancam keamanan warga Amerika Serikat. Operasi tersebut melibatkan puluhan ribu tentara AS dan berujung pada penangkapan Noriega, yang kemudian diadili di Amerika Serikat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Agung, tuduhan narkoba terhadap Noriega tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik saat itu, terutama menjelang pengalihan kendali Terusan Panama dari Amerika Serikat kepada pemerintah Panama. “Masalah utamanya bukan sekadar narkoba, tetapi kekhawatiran Washington kehilangan kontrol atas jalur perdagangan strategis dunia,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebelum dicap sebagai narco-dictator, Noriega justru memiliki hubungan panjang dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA). “Ketika masih sejalan dengan kepentingan Amerika, Noriega dipelihara. Saat ia membangkang, narasi kriminalisasi mulai dibangun,” kata Agung.
Agung menilai pola serupa dapat dibaca dalam hubungan Amerika Serikat dengan Venezuela saat ini. Presiden Venezuela Nicolás Maduro selama bertahun-tahun menjadi sasaran sanksi ekonomi dan tuduhan keterlibatan kejahatan lintas negara oleh Washington, tuduhan yang dibantah pemerintah Venezuela.
“Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Sejarah menunjukkan, ketika sebuah negara memiliki sumber daya strategis dan pemimpinnya tidak tunduk, maka isu keamanan global kerap dijadikan pintu masuk tekanan,” ujar Agung.
Ia menegaskan, praktik semacam ini berpotensi melemahkan prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional. “Jika intervensi selalu dibenarkan atas nama moralitas sepihak, maka konsep kedaulatan menjadi sangat rapuh,” katanya.
Invasi Panama 1989 hingga kini masih menjadi salah satu contoh paling kontroversial dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca-Perang Dingin. Perbandingan dengan situasi Venezuela, menurut Agung, seharusnya menjadi pengingat bahwa dalih keamanan kerap menyembunyikan kepentingan geopolitik yang lebih besar.
