Warga Tolak Uang Ganti Rugi Proyek Jalan Tol, Gelar Aksi di PN Jakarta Pusat dan Kantor BPN

- Penulis

Jumat, 16 Januari 2026 - 09:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | FAKTAMERAH.COM — Sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa di ruas PN Jakarta Pusat dan Kantor BPN, Jakarta Pusat, sebagai bentuk penolakan terhadap skema uang ganti rugi (UGR) proyek pembangunan jalan tol yang dinilai tidak adil dan merugikan masyarakat terdampak.
Berdasarkan pantauan awak media, massa aksi membawa spanduk dan poster berisi tuntutan penolakan terhadap nilai ganti rugi lahan. Salah satu spanduk bertuliskan, “Kami Warga Duri Pulo Tidak Menolak Pembangunan, Kami Hanya Menolak Ganti Rugi yang Tidak Adil.”
Aksi berlangsung secara terbuka di badan jalan dengan pengawalan aparat keamanan. Massa menyuarakan keberatan atas penetapan nilai appraisal lahan yang dianggap tidak sebanding dengan nilai pasar serta tidak mencerminkan dampak sosial-ekonomi yang akan mereka alami pasca-penggusuran.
Dalam orasinya, perwakilan warga menegaskan bahwa mereka tidak anti pembangunan. Namun, proyek strategis nasional seharusnya tidak dijalankan dengan mengorbankan hak-hak dasar warga, terutama tempat tinggal dan sumber penghidupan.
“Pembangunan tidak boleh memiskinkan rakyat. Negara wajib hadir melindungi warganya,” tertera dalam salah satu poster yang dibawa peserta aksi.
Warga juga mempertanyakan proses penilaian harga lahan yang dinilai tidak transparan serta minim pelibatan masyarakat terdampak. Mereka menilai mekanisme musyawarah belum sepenuhnya berjalan, sementara keputusan nilai ganti rugi terkesan sepihak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah maupun instansi terkait proyek jalan tol tersebut mengenai tuntutan warga. Aparat keamanan terlihat menjaga jalannya aksi agar tetap kondusif dan tidak mengganggu arus lalu lintas secara signifikan.
Warga menyatakan akan terus menempuh jalur konstitusional, termasuk gugatan hukum, apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons yang adil dari pemerintah dan penyelenggara proyek.

Baca Juga:  Prof Ikrar Sebut Geng Solo Masih Bertahan di Pemerintahan Prabowo

(Awaludin)

Loading

ADVERTISEMENT

google.com, pub-4845885741970817, DIRECT, f08c47fec0942fa0

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel faktamerah.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hari Lahir Pancasila 2026, Jurnalis Diajak Jadi Garda Terdepan Penjaga Persatuan Bangsa
Hari Lahir Pancasila 2026, Pimpinan Redaksi FaktaMerah.com Tegaskan Komitmen Menjaga Persatuan dan Nilai Kebangsaan
Kapolres Bulukumba AKBP Restu Wijayanto, S.I.K. Ucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026
Jenazah Ryamizard Ryacudu Disalatkan di Rumah Duka, Keluarga dan Kerabat Berikan Penghormatan Terakhir
Ketua KAKI Jatim: KPK Terbitkan SE Gratifikasi SPMB, Cegah Praktik Gratifikasi dan Pungli Dalam Proses Penerimaan Siswa Baru
GKTMTB Tegaskan Hak Kelola Perhutanan Sosial Harus Dilindungi Negara
Negara Hadir untuk Rakyat, Pangdam XIV/Hsn Tunjukkan Akselerasi Pembangunan Koperasi Merah Putih Tercepat di Luar Jawa
JANGAN TERJEBAK PERANG NARASI, MENGUJI KETEGASAN NEGARA DI BALIK SERANGAN TERHADAP BEA CUKAI
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 1 Juni 2026 - 18:43 WIB

Hari Lahir Pancasila 2026, Jurnalis Diajak Jadi Garda Terdepan Penjaga Persatuan Bangsa

Senin, 1 Juni 2026 - 15:03 WIB

Hari Lahir Pancasila 2026, Pimpinan Redaksi FaktaMerah.com Tegaskan Komitmen Menjaga Persatuan dan Nilai Kebangsaan

Senin, 1 Juni 2026 - 12:21 WIB

Kapolres Bulukumba AKBP Restu Wijayanto, S.I.K. Ucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026

Minggu, 31 Mei 2026 - 16:28 WIB

Jenazah Ryamizard Ryacudu Disalatkan di Rumah Duka, Keluarga dan Kerabat Berikan Penghormatan Terakhir

Minggu, 31 Mei 2026 - 09:15 WIB

Ketua KAKI Jatim: KPK Terbitkan SE Gratifikasi SPMB, Cegah Praktik Gratifikasi dan Pungli Dalam Proses Penerimaan Siswa Baru

Berita Terbaru