JAKARTA, FAKTAMERAH.COM – Tingginya biaya politik dalam proses demokrasi menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Besarnya kebutuhan pembiayaan dalam kontestasi politik berpotensi menciptakan tekanan bagi sebagian aktor politik untuk mencari sumber pendanaan yang tidak sehat.
Persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya biaya kampanye. Yang lebih penting adalah bagaimana biaya politik dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga tidak berkembang menjadi praktik transaksional yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan publik.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, politik transaksional berpotensi menimbulkan persoalan ketika dukungan atau pembiayaan politik dikaitkan dengan kepentingan tertentu setelah seseorang memperoleh jabatan atau kewenangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi tersebut dapat membuka ruang bagi konflik kepentingan dan berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan. Praktik korupsi, misalnya, dapat muncul dalam bentuk suap, pemberian atau penerimaan imbalan, penyalahgunaan anggaran, maupun penggunaan pengaruh untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Namun, penting untuk ditegaskan bahwa tingginya biaya politik tidak serta-merta menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Perilaku koruptif merupakan persoalan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk integritas individu, sistem pengawasan, transparansi, penegakan hukum, serta budaya politik yang berkembang.
Karena itu, upaya memperbaiki kualitas demokrasi perlu dilakukan secara menyeluruh. Transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik harus diperkuat. Sumber serta penggunaan dana politik perlu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan juga perlu berjalan efektif. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tidak pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
Di sisi lain, partai politik memiliki posisi strategis dalam membangun budaya politik yang berintegritas. Proses kaderisasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada kemampuan memenangkan kontestasi, tetapi juga membentuk kader yang memiliki integritas, kapasitas, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
Demokrasi yang sehat idealnya tidak hanya memberikan keuntungan kepada mereka yang memiliki sumber daya finansial besar. Masyarakat membutuhkan ruang politik yang memungkinkan gagasan, kapasitas, rekam jejak, dan integritas menjadi bagian penting dalam menentukan pilihan politik.
Menekan biaya politik yang tidak sehat sekaligus memperkuat budaya antikorupsi menjadi pekerjaan bersama. Pemerintah, lembaga penegak hukum, partai politik, penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, media, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menjaga kualitas demokrasi.
Pada akhirnya, kekuasaan politik seharusnya dipandang sebagai amanah publik, bukan sebagai investasi pribadi yang harus dikembalikan melalui penyalahgunaan jabatan.
Demokrasi akan memiliki makna yang lebih kuat ketika kekuasaan digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, sementara proses politik dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
Catatan: Tulisan ini merupakan pandangan/opini penulis dan tidak dimaksudkan untuk menuduh seluruh aktor politik melakukan praktik korupsi.
Oleh: Dede Farhan Aulawi
