MANOKWARI, FaktaMerah.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua Barat menyatakan dukungan terhadap langkah Ketua Umum DPP PPP, H. Muhammad Mardiono, terkait pergantian Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taj Yasin.
Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Wilayah DPW PPP Papua Barat, H. Asri, S.T. Menurutnya, pergantian kepengurusan di tingkat pusat merupakan bagian dari dinamika organisasi yang perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan dan keberlangsungan partai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Asri menjelaskan, keputusan tersebut, menurutnya, merupakan hasil pembahasan dalam forum resmi partai, yakni Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP yang melibatkan jajaran DPP serta ketua dan sekretaris DPW dari berbagai daerah.
“Keputusan ini bukan keinginan pribadi Ketua Umum, tetapi merupakan keputusan bersama melalui forum resmi partai dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi,” ujar Asri dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026).
Ia menyebutkan, Rakornas III PPP dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh 38 ketua dan sekretaris DPW PPP se-Indonesia, Mahkamah Partai, serta P3Muda.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, di antaranya perkembangan konsolidasi organisasi di daerah, penyusunan program kerja, evaluasi internal, serta persiapan menghadapi verifikasi partai politik peserta pemilu.
Menurut Asri, dukungan DPW PPP Papua Barat terhadap langkah Ketua Umum merupakan bentuk komitmen untuk menjaga komunikasi dan soliditas organisasi agar seluruh jajaran partai tetap menjalankan tugas sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia juga menekankan bahwa setiap keputusan strategis organisasi semestinya mengutamakan kepentingan partai secara menyeluruh, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Asri Soroti Tanggung Jawab dan Partisipasi Pengurus
Selain menanggapi dinamika pergantian kepengurusan, Asri turut menyoroti pentingnya tanggung jawab serta partisipasi aktif seluruh pengurus dalam menjalankan roda organisasi.
Menurutnya, kehadiran pengurus dalam agenda resmi partai menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi, memperkuat koordinasi, dan memastikan program kerja berjalan secara berkesinambungan.
Ia menyinggung sejumlah agenda internal PPP, mulai dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Rakornas I dan II, Musyawarah Wilayah (Muswil), Musyawarah Cabang (Muscab), hingga berbagai rapat strategis DPP PPP.
Asri menilai, keterlibatan pengurus dalam setiap agenda tersebut diperlukan agar kebijakan dan keputusan organisasi dapat dipahami serta dilaksanakan secara bersama-sama.
Ia berharap dinamika kepengurusan yang terjadi dapat menjadi momentum untuk memperkuat disiplin organisasi, meningkatkan koordinasi, dan menyatukan langkah seluruh kader dalam menjalankan program partai.
Enam DPW PPP se-Papua Raya Nyatakan Tetap Solid
Sementara itu, Koordinator PPP se-Papua Raya, Yasman Yasir, S.E., sebelumnya menyampaikan bahwa enam DPW PPP di wilayah Papua Raya tetap mendukung kepemimpinan Ketua Umum DPP PPP, H. Muhammad Mardiono.
Enam wilayah tersebut meliputi DPW PPP Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Yasman mengatakan, persatuan dan konsolidasi internal menjadi hal penting bagi partai dalam menghadapi berbagai agenda politik mendatang sekaligus memperkuat peran organisasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Ia mengajak seluruh pengurus dan kader PPP di wilayah Papua Raya untuk menjaga komunikasi serta menghindari polemik internal yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program organisasi.
“Enam DPW di Papua Raya harus tetap solid. Mari kita jaga persatuan, perkuat koordinasi, dan fokus membesarkan PPP demi kepentingan masyarakat,” tegas Yasman.
Dukungan yang disampaikan DPW PPP Papua Barat dan pernyataan Koordinator PPP se-Papua Raya tersebut menunjukkan adanya sikap dari sejumlah pengurus daerah untuk menjaga konsolidasi internal partai.
Ke depan, komunikasi dan koordinasi antarpengurus diharapkan tetap berjalan agar dinamika organisasi dapat disikapi melalui mekanisme partai serta tidak menghambat pelaksanaan program kerja.
(DD)
