Pembangunan Jembatan di Perbatasan Jakarta–Tangerang Disorot Warga, Pemerintah Diminta Beri Klarifikasi

- Penulis

Jumat, 25 September 2026 - 23:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANGERANG, FaktaMerah.com – Pembangunan jembatan penyeberangan kali di wilayah perbatasan Jakarta Barat–Kota Tangerang, tepatnya di sekitar akses menuju kawasan pabrik di Jalan Faliman Jaya, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, mendapat perhatian dari sejumlah warga.

Warga mempertanyakan sejumlah aspek terkait pembangunan tersebut, mulai dari status perizinan, teknis pembangunan, keselamatan, dampak terhadap lingkungan, hingga tujuan dan pemanfaatan jembatan.

ADVERTISEMENT

google.com, pub-7869183682739582, DIRECT, f08c47fec0942fa0

SCROLL TO RESUME CONTENT

Informasi mengenai status perizinan maupun persyaratan teknis pembangunan tersebut belum dapat dipastikan secara independen. Karena itu, warga meminta pihak pelaksana dan instansi pemerintah terkait memberikan penjelasan resmi.

Usman, warga yang aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi kewartawanan serta Pimpinan Redaksi Media Postnewstime, meminta pemerintah melakukan pengecekan langsung ke lokasi.

“Kami bukan menolak pembangunan. Yang kami pertanyakan adalah aspek perizinan, keselamatan, lingkungan, serta kepentingan masyarakat. Kalau semua persyaratan sudah dipenuhi, silakan pemerintah menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Usman.

Menurut Usman, pembangunan yang berada di sekitar aliran kali perlu memperhatikan aspek keselamatan, kondisi lingkungan, serta ketentuan teknis yang berlaku.

Ia juga berharap pengawasan dilakukan sejak tahap pembangunan berlangsung sehingga apabila terdapat hal yang perlu diperbaiki, dapat segera ditindaklanjuti.

“Jangan sampai ketika proyek sudah berjalan dan persoalan muncul, baru dilakukan pemeriksaan. Pengawasan seharusnya dilakukan sejak awal,” katanya.

Usman meminta instansi terkait, termasuk pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terhadap lokasi tersebut, melakukan pengecekan dan memberikan informasi kepada masyarakat.

Warga Minta Kejelasan

Mukman, Ketua RT 004/007, Kelurahan Jurumudi Baru, mengatakan warga tidak bermaksud menghambat pembangunan.

“Kami sebagai pengurus lingkungan bukan bermaksud menghambat pembangunan. Tetapi kami ingin ada kejelasan. Pembangunan ini untuk kepentingan siapa, bagaimana perizinannya, dan apakah sudah melalui koordinasi dengan lingkungan serta instansi terkait,” ujar Mukman.

Baca Juga:  Polsek Tambora Gagalkan Penyelundupan 12 Motor Diduga Hasil Curian ke Sumatera, Disamarkan dengan Perabot Rumah Tangga

Ia berharap pihak pelaksana dan pemerintah dapat memberikan informasi secara terbuka agar pembangunan tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kalau memang sudah sesuai aturan dan perizinannya lengkap, kami berharap pemerintah bisa menjelaskannya kepada masyarakat. Tetapi kalau masih ada yang perlu dilengkapi, jangan dibiarkan begitu saja,” katanya.

Warga Minta Pemerintah Turun ke Lapangan

Perhatian serupa disampaikan Rombeng dan Jalim, warga sekitar lokasi pembangunan.

Rombeng mengatakan warga tidak menolak pembangunan selama pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Kami sebagai warga bukan berarti menolak pembangunan. Tetapi kami ingin tahu pembangunan ini sebenarnya untuk kepentingan siapa dan apakah sudah ada izin serta koordinasi dengan pemerintah dan lingkungan setempat,” ujarnya.

Sementara Jalim meminta pemerintah maupun pihak pelaksana memberikan penjelasan mengenai pembangunan tersebut.

“Kalau memang izinnya sudah lengkap, kami berharap bisa dijelaskan kepada masyarakat. Jangan sampai warga baru mengetahui setelah pembangunan berjalan,” katanya.

Warga berharap pemerintah melakukan pengecekan langsung selama proses pembangunan berlangsung, khususnya terkait legalitas, aspek teknis, keselamatan, lingkungan, kondisi aliran kali, serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

Sorotan tersebut, menurut warga, bukan dimaksudkan untuk menghentikan pembangunan, melainkan untuk memastikan adanya transparansi dan kepastian bahwa pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pelaksana mengenai status perizinan, dasar pembangunan, maupun hasil koordinasi dengan instansi pemerintah dan lingkungan setempat. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pelaksana maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan sesuai fakta.

POSTNEWTIME bersama Media Partners Mengawal Informasi, Menyuarakan Aspirasi Masyarakat.

(Kong Us)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel faktamerah.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Brimob Polda Jabar Bantu Pembangunan Jembatan Galumpit di Majalengka
Jalan Rusak di Kali Anyar VI Dikeluhkan Warga, Pemprov DKI Diminta Segera Bertindak
GSG Mustika Tigaraksa Rp1,72 Miliar Belum Tuntas, Pengawasan DTRB Dipertanyakan
Proyek SPAL Pabuaran Disorot: Papan Informasi Tak Terpasang, K3 dan Lahan Warga Dipertanyakan
Aliansi Peduli Banten Apresiasi Pembangunan Jalan Cangkudu–Cisoka, Minta Transparansi Proyek APBD
Tanggapi Keluhan Beton Retak Ruas Warung Hasem–Cibogo, Pelaksana Minta Pemeriksaan Teknis Menyeluruh
Aliansi Peduli Banten Soroti Transparansi Proyek Rekonstruksi Jalan Cangkudu–Cisoka Rp12,1 Miliar
Proyek Jembatan Diduga untuk Akses Pabrik, Warga Kampung Rawa Bamban Minta Pemerintah Bertindak Tegas
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 25 September 2026 - 23:14 WIB

Pembangunan Jembatan di Perbatasan Jakarta–Tangerang Disorot Warga, Pemerintah Diminta Beri Klarifikasi

Rabu, 23 September 2026 - 15:59 WIB

Brimob Polda Jabar Bantu Pembangunan Jembatan Galumpit di Majalengka

Jumat, 4 September 2026 - 15:26 WIB

Jalan Rusak di Kali Anyar VI Dikeluhkan Warga, Pemprov DKI Diminta Segera Bertindak

Rabu, 2 September 2026 - 01:35 WIB

GSG Mustika Tigaraksa Rp1,72 Miliar Belum Tuntas, Pengawasan DTRB Dipertanyakan

Senin, 31 Agustus 2026 - 10:15 WIB

Proyek SPAL Pabuaran Disorot: Papan Informasi Tak Terpasang, K3 dan Lahan Warga Dipertanyakan

Berita Terbaru