Jakarta, FAKTAMERAH.com – Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn) H. Prabowo Subianto, dinilai perlu mengambil langkah strategis dan tegas agar negara tidak kalah oleh spekulasi para pengusaha kaya yang dinilai tidak berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, S.E., S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan daring, baik dalam maupun luar negeri, di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Selasa (14/1/2026).
Menurut Prof. Sutan, Presiden RI perlu mempertimbangkan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) yang mendorong para orang kaya di Indonesia agar secara aktif membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja, baik melalui pengembangan usaha yang sudah ada maupun dengan membuka terobosan usaha baru.
“Selama ini beban pengangguran terlalu banyak ditanggung negara. Padahal, para pengusaha kaya memiliki peran besar untuk ikut menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi nasional,” ujar Prof. Sutan.
Ia menilai perputaran ekonomi di pasar-pasar Indonesia sangat bergantung pada belanja kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Namun dalam praktiknya, banyak orang kaya justru memilih menumpuk uang di rekening, berburu dolar AS, emas, atau saham, serta membelanjakan kekayaannya di luar negeri.
“Uang mereka tidak diputar di dalam negeri. Mereka mencari keuntungan besar di Indonesia, tetapi setelah kaya justru menghabiskan uangnya di luar negeri. Ini tidak sehat bagi ekonomi nasional,” tegasnya.
Prof. Sutan menilai negara tidak boleh kalah strategi. Pemerintah, kata dia, harus menyiapkan “ruang atau kamar khusus” agar para pengusaha kaya merasa aman dan nyaman membelanjakan serta mengembangkan kekayaannya di Indonesia, bukan malah membawa modal ke luar negeri.
“Para menteri harus bekerja keras. Jika para pengusaha kaya tidak merasa nyaman berusaha di Indonesia, maka negara harus menyiapkan strategi agar mereka tetap satu kamar dengan kepentingan nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Sutan mengingatkan pemerintah untuk melihat kondisi ekonomi dari dua sisi. Di satu sisi, nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS telah mendorong kenaikan harga barang kebutuhan pokok, sehingga sangat memberatkan masyarakat.
“Uang Rp1 juta di tahun 2026 nilainya hampir sama dengan Rp300 ribu di tahun 2005 jika digunakan untuk kebutuhan hidup. Nilainya besar secara nominal, tetapi daya belinya sangat kecil,” ungkapnya.
Ia menambahkan, jika para orang kaya mau membelanjakan kekayaannya di dalam negeri, maka putaran ekonomi akan kembali bergerak dan berangsur sehat. Sebaliknya, jika negara hanya memberikan kemudahan dan pembiayaan besar kepada pengusaha, sementara hasilnya dinikmati di luar negeri, maka ekonomi nasional justru akan semakin rapuh.
Prof. Sutan juga menyoroti kondisi masyarakat kelas menengah yang saat ini semakin tertekan. Banyak di antara mereka tidak lagi memiliki tabungan dan terjerat utang pinjaman online (pinjol) hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
“Penghasilan bulanan masyarakat tidak lagi sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Selama lebih dari 11 tahun, kondisi ini terus terjadi dan memiskinkan masyarakat secara luas,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut telah mengarah pada super krisis sosial-ekonomi. Banyak keluarga kini hanya mampu makan nasi dan mi instan dua kali sehari tanpa lauk pauk bergizi.
“Apa iya masyarakat harus makan mi instan pagi, siang, dan malam? Ini kondisi yang sangat memprihatinkan,” ujar Prof. Sutan.
Di tengah kondisi tersebut, ia menilai ironi justru terjadi ketika kekayaan segelintir orang terus menumpuk, sementara penderitaan masyarakat dan masa depan ekonomi bangsa kurang menjadi perhatian.
“Presiden dan negara tidak boleh kalah. Kekuatan ekonomi nasional harus dikendalikan untuk kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia,” pungkasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, S.E., S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional & Ekonom Nasional
(Ridwan)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
