Jakarta (FAKTAMERAH.COM) – Enam anggota Satuan Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang debt collector (matel) di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, para oknum polisi tersebut langsung menjalani proses etik.
“Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, analisis keterangan saksi, dan barang bukti, penyidik telah menetapkan enam orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Keenam tersangka tersebut adalah Brigadir IAM, Bripda JLA, Bripda RGW, Bripda IAB, Bripda BN, dan Bripda AM. Mereka dijerat Pasal 170 Ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Proses Etik Dijadwalkan Pekan Depan
Selain proses pidana, Polri juga menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan para tersangka. Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) kepada keenam anggota tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu, 17 Desember 2025.
“Terhadap enam terduga pelanggar akan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik pekan depan,” jelas Trunoyudo.
Ia menambahkan, alat bukti yang dikumpulkan telah cukup untuk menyatakan bahwa para tersangka melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan profesi Polri.
Kronologi Kejadian
Peristiwa pengeroyokan terjadi pada Kamis (11/12) sekitar pukul 15.45 WIB di area parkir depan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Polsek Pancoran menerima laporan dari dua pria yang melaporkan adanya pengeroyokan.
Saat tiba di lokasi, polisi menemukan satu korban dalam kondisi meninggal dunia dan satu lainnya dalam keadaan kritis. Penyelidikan cepat kemudian mengarah pada enam terduga pelaku yang ternyata merupakan anggota Polri berdinas di Mabes Polri.
“Adapun keenam tersangka tersebut merupakan anggota satuan pelayanan markas di Mabes Polri,” kata Trunoyudo.
Dua Jalur Penindakan: Pidana dan Etik
Para pelaku kini menjalani dua proses hukum sekaligus. Secara pidana, mereka telah berstatus tersangka. Sementara itu, secara etik, Divisi Propam Polri menyatakan tindakan mereka melanggar sejumlah ketentuan etik profesi.
Mereka diduga melanggar:
Pasal 13 ayat 1 PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri
Pasal 8 huruf c angka 1 Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri
Pasal 13 huruf M Perpol No. 7 Tahun 2022
“Perbuatan enam terduga pelanggar masuk dalam kategori pelanggaran berat,” tegas Trunoyudo.
Polri Pastikan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Polri menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara tegas dan transparan.
“Polri berkomitmen serius mengungkap kasus kriminal kepada siapa pun dan tidak pandang bulu. Proses penegakan hukum akan dilakukan secara transparan, profesional, dan proporsional. Seluruh pihak yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan berlaku,” ujar Trunoyudo.
( Ridwan )
