Jalan Nasional Rusak Ancam Keselamatan Warga, Prof Sutan Nasomal Desak Presiden Prabowo Instruksikan KemenPU Bersinergi dengan Daerah

- Penulis

Kamis, 5 Februari 2026 - 18:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FAKTAMERAH.COM | KOTA BANDUNG — Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mendesak Presiden RI Prabowo Subianto agar menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan jalan nasional yang rusak, khususnya di pusat kota dan wilayah padat aktivitas warga.

Menurut Prof. Sutan Nasomal, kondisi jalan nasional yang rusak bukan sekadar persoalan kewenangan, melainkan telah menyangkut keselamatan publik dan kepentingan masyarakat luas.

“Banyak jalan nasional di jantung kota dibiarkan rusak. Dampaknya langsung dirasakan rakyat, mulai dari kecelakaan hingga terganggunya aktivitas ekonomi,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).

ADVERTISEMENT

google.com, pub-7869183682739582, DIRECT, f08c47fec0942fa0

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang mengusulkan agar sebagian jalan nasional diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota demi percepatan perbaikan.

Baca Juga:  Warga Gambir Jakarta Pusat Tolak Ganti Rugi Tol Semanan–Sunter Dipersoalkan

Sebelumnya, KDM menyatakan tidak memiliki kewenangan langsung memperbaiki jalan berstatus nasional, meski kerusakannya terlihat jelas dan berisiko bagi pengguna jalan. Namun, Pemprov Jabar berencana merekonstruksi sejumlah ruas jalan nasional melalui skema kerja sama dengan KemenPU.

Prof. Sutan Nasomal menilai kebijakan tersebut perlu diikuti daerah lain di Indonesia agar keselamatan warga tidak terhambat oleh persoalan birokrasi.

Prof Sutan Nasomal Minta Presiden Prabowo Perintahkan Kementrian PU Kabulkan Keinginan KDM Kelola Jalan Nasional.

Narasumber :

Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pimpinan Ponpes ASS SAQWA PLUS.

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel faktamerah.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Proyek Pagar TPU Beringin Abadi Rp374 Juta di Jayanti Disorot, Warga Pertanyakan Pondasi Lama
Proyek Pengaspalan Rp78,91 Juta di Serdang Kulon Dipertanyakan, Dugaan Pengurangan Material Perlu Diverifikasi
Proyek Pipa PAM Jaya di Lubang Buaya Ditargetkan Rampung Januari 2027
Kementerian PU Rehabilitasi Bendung Karet Cibanten Rp23,9 Miliar, Ini Lingkup Pekerjaannya.
Warga Kampung Rawa Bamban Minta Jembatan Akses Pabrik Diperiksa
Pembangunan Jembatan di Perbatasan Jakarta–Tangerang Disorot Warga, Pemerintah Diminta Beri Klarifikasi
Brimob Polda Jabar Bantu Pembangunan Jembatan Galumpit di Majalengka
Jalan Rusak di Kali Anyar VI Dikeluhkan Warga, Pemprov DKI Diminta Segera Bertindak
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 08:52 WIB

Proyek Pagar TPU Beringin Abadi Rp374 Juta di Jayanti Disorot, Warga Pertanyakan Pondasi Lama

Kamis, 29 Oktober 2026 - 14:00 WIB

Proyek Pengaspalan Rp78,91 Juta di Serdang Kulon Dipertanyakan, Dugaan Pengurangan Material Perlu Diverifikasi

Selasa, 27 Oktober 2026 - 08:40 WIB

Proyek Pipa PAM Jaya di Lubang Buaya Ditargetkan Rampung Januari 2027

Minggu, 25 Oktober 2026 - 11:24 WIB

Kementerian PU Rehabilitasi Bendung Karet Cibanten Rp23,9 Miliar, Ini Lingkup Pekerjaannya.

Selasa, 29 September 2026 - 07:03 WIB

Warga Kampung Rawa Bamban Minta Jembatan Akses Pabrik Diperiksa

Berita Terbaru