JAKARTA, faktamerah.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan akan segera mengajukan pendaftaran susunan kepengurusan terbaru ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Penyampaian tersebut disampaikan setelah rapat pleno PBNU pada Selasa (9/12/2025) secara resmi menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum hingga pelaksanaan Muktamar mendatang.
“Sebagai organisasi yang taat pada aturan dan ketentuan hukum, seluruh proses administrasi akan segera didaftarkan ke Kemenkumham,” ujar KH Zulfa Mustofa saat ditemui seusai rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta. Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian penetapan Pj Ketua Umum telah dijalankan sesuai mekanisme organisasi dan peraturan internal PBNU.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons komentar Ketua Umum PBNU hasil Muktamar ke-34, Yahya Cholil Staquf, yang sebelumnya menyebut rapat pleno tersebut tidak sah. Menurut Zulfa, ketentuan penyelenggaraan pleno sepenuhnya telah diatur dalam peraturan organisasi. “Ada di perkumnya, boleh,” ujarnya menanggapi pertanyaan mengenai klaim bahwa pleno tidak bisa digelar tanpa kehadiran Ketua Umum. Saat kembali ditanya apakah mekanisme itu diperbolehkan, Zulfa hanya menegaskan, “Sudah (diperkenankan).”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penetapan Zulfa sebagai Pj Ketua Umum
Dalam rapat pleno yang dipimpin Rais Syuriah PBNU, M. Nuh, PBNU secara resmi menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum untuk menyelesaikan sisa masa bakti kepengurusan saat ini. Sebelum penunjukan tersebut, Zulfa menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
“Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU masa bakti sisa saat ini adalah Bapak KH Zulfa Mustofa,” ujar M. Nuh. Ia menyampaikan bahwa Zulfa akan memimpin PBNU hingga penyelenggaraan Muktamar 2026. Selain itu, rapat pleno juga menerima dan mengesahkan risalah rapat harian Syuriah PBNU yang digelar pada 20 November 2025.
“Alhamdulillah, seluruh peserta rapat pleno menerima dengan baik keputusan yang telah dihasilkan dalam rapat harian Syuriah sebelumnya,” kata Nuh.
Latar Belakang Polemik Internal
Penetapan Pj Ketua Umum ini berlangsung di tengah dinamika internal PBNU yang mencuat sejak beredarnya surat edaran bertanggal 25 November 2025. Surat tersebut menyatakan bahwa Yahya Cholil Staquf diberhentikan dari posisi Ketua Umum PBNU mulai 26 November 2025, serta menetapkan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar sebagai pihak yang memegang kendali sementara organisasi.
Rapat pleno pada 9 Desember 2025 kemudian digelar dengan agenda penetapan Pj Ketua Umum PBNU yang baru.
Di sisi lain, Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa ia tetap sah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU hasil Muktamar ke-34 tahun 2021. Ia juga menyampaikan bahwa pleno yang menetapkan Pj Ketua Umum tidak memenuhi syarat formal penyelenggaraan rapat.
“Ini secara aturan tidak bisa disebut pleno,” ujar Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Ia menjelaskan bahwa rapat pleno tidak dapat dilaksanakan hanya oleh Syuriah. “Yang mengundang hanya Syuriyah, ini tidak bisa, karena pleno harus diundang bersama oleh Syuriyah dan Tanfidziyah,” tegasnya.
( Ridwan )
