SERANG, FAKTAMERAH.COM – Aksi demonstrasi lanjutan yang digelar kelompok yang mengatasnamakan KMBP terkait aktivitas truk tambang dan tuntutan percepatan pelebaran jalan di wilayah Bojonegara, Kabupaten Serang, Rabu (26/8/2026), mendapat beragam tanggapan dari masyarakat.
Aksi yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari itu dipusatkan di sekitar depan SMPN 1 Bojonegara. Keberadaan massa aksi di jalur yang menjadi akses masyarakat mendapat perhatian warga, terutama karena lokasi tersebut berdekatan dengan lingkungan sekolah dan aktivitas harian masyarakat.
Sejumlah warga mengaku kurang nyaman dengan berlangsungnya aksi dalam waktu cukup lama. Mereka berharap penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar maupun mobilitas warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah seorang warga Kubangkepuh, Indri, mengatakan dirinya merasa terganggu dengan keberadaan aksi tersebut. Ia juga mengaku khawatir terhadap dampaknya terhadap anak-anak sekolah dan masyarakat sekitar.
“Saya merasa terganggu. Lokasi demo dekat sekolah, anak-anak juga takut. Apalagi saya juga tidak tahu kalau ini demo jilid kedua. Padahal, waktu demo kemarin sudah ada kesepakatan dengan Pak Gubernur,” ujar Indri.
Meski demikian, Indri mengakui bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Menurutnya, kebebasan menyampaikan aspirasi semestinya tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat lain yang terdampak.
Ia berharap persoalan yang menjadi dasar aksi segera mendapatkan solusi sehingga aksi serupa tidak berlangsung berlarut-larut.
Koordinator Sebut Pemblokiran Jalan Sudah Dikomunikasikan
Koordinator aksi, Romeo, mengatakan rencana pemblokiran jalan sebelumnya telah dikomunikasikan kepada pihak kepolisian.
Menurut Romeo, pemblokiran jalan disiapkan sebagai bentuk tekanan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap tuntutan massa terkait persoalan jalan dan aktivitas truk tambang.
“Sudah ada planning ke Polres dan Polda bahwa akan ada pemblokiran jalan. Bisa kami buktikan secara kesatria, rekan-rekan aksi beserta sopir sudah dikondisikan untuk memblokir jalan,” ungkap Romeo.
Romeo juga mengakui sempat terjadi perdebatan antara massa aksi dan aparat kepolisian ketika rencana tersebut hendak dilakukan.
Ia menyebut jumlah personel kepolisian di lokasi lebih banyak dibandingkan peserta aksi.
“Tadi sempat terjadi perdebatan dengan anggota kepolisian. Namun saat ini kami kalah jumlah. Kalau kami menang jumlah peserta aksi, kami akan bisa mengendalikan situasi kondisi saat ini,” katanya.
Pernyataan tersebut menggambarkan adanya dinamika antara peserta aksi dan aparat di lapangan. Dalam kondisi demikian, pengamanan menjadi penting untuk mencegah terjadinya gesekan serta memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan.
Klaim Sosialisasi Dipertanyakan
Terkait adanya warga yang mengaku tidak mengetahui rencana aksi, Romeo menyatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi sebelumnya.
“Sudah kami sosialisasikan tiga minggu lalu. Yang tidak tahu masyarakat itu salah besar, opini saja. Itu mungkin orang awam saja,” tuturnya.
Namun, keterangan tersebut berbeda dengan pengakuan sejumlah warga yang menyatakan tidak mengetahui secara jelas mengenai agenda aksi lanjutan.
Perbedaan informasi itu menunjukkan pentingnya komunikasi yang lebih terbuka antara penyelenggara aksi dan masyarakat sekitar, terlebih apabila kegiatan berpotensi berdampak terhadap akses jalan, sekolah, dan aktivitas warga.
Dorong Pemerintah Pusat Turun Tangan
Romeo mengatakan pihaknya tetap akan mengawal tuntutan masyarakat Bojonegara. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Banten melalui pesan WhatsApp.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut juga membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat karena ruas jalan yang dipersoalkan disebut berkaitan dengan jalan nasional.
“Kami tetap tegak lurus mengawal masyarakat Bojonegara. Kami akan melabrak kementerian yang ada di Jakarta karena ada kewenangan pemerintah pusat. Ini masuk jalan nasional, biar mereka yang mengambil alih,” ujarnya.
Terkait klaim mengenai kewenangan jalan tersebut, kepastian status dan kewenangan pengelolaan ruas jalan tetap perlu dikonfirmasi kepada instansi pemerintah yang berwenang.
Polisi dan TNI Kawal Aksi
Dari pantauan di lokasi, personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan dan mengawal jalannya demonstrasi. Pengamanan disebut dipimpin Wakapolres Cilegon Kompol Ridzky bersama Kapolsek Bojonegara IPTU Kyflan.
Sekitar 200 personel disebut diterjunkan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan menjaga situasi tetap kondusif. Unsur TNI dari Koramil setempat dan Kodim 0623/Cilegon juga terlihat berada di sekitar lokasi.
Kehadiran aparat diharapkan dapat menjaga agar penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib serta tidak berkembang menjadi gangguan terhadap masyarakat pengguna jalan.
Pada prinsipnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan hak masyarakat lain, termasuk hak atas keamanan, kenyamanan, akses jalan, serta kegiatan belajar mengajar.
Persoalan aktivitas truk tambang dan tuntutan pelebaran jalan di Bojonegara kini kembali menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat segera menghadirkan solusi konkret sehingga polemik tidak terus berulang dan warga tidak menjadi pihak yang paling terdampak.
(Tim Cilegon)
