Faktamerah ( Jakarta ) – Aliansi Mahasiswa Nusa Tenggara Barat Se-Jakarta akan menggelar aksi unjuk rasa dan pelaporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM (DPP NASDEM) pada Jumaat, 17 Oktober 2025, mendatang, terkait dugaan adanya praktik fee proyek irigasi di Kabupaten Bima dan Dompu, NTB, yang menyeret nama salah satu anggota DPR RI Komisi V Fraksi NASDEM Mori Hanafi. Senin 13/10/25.
Menurut keterangan resmi yang diterima redaksi, proyek irigasi tersebut merupakan program padat karya tunai pemerintah, yang sejatinya bertujuan untuk memperbaiki, merehabilitasi, dan meningkatkan jaringan irigasi guna mendukung produktivitas pertanian di daerah tersebut. Program ini juga diharapkan dapat memberikan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.
Namun, di balik pelaksanaan proyek tersebut, Aliansi Mahasiswa NTB se-Jakarta menyoroti adanya dugaan penyimpangan serius.
Mereka menuding bahwa Mori Hanafi anggota DPR-RI diduga kuat memperoleh fee antara 20 hingga 30 persen dari per titik proyek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dugaan praktik tersebut dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dan pengkhianatan terhadap amanah publik.
Ketua Umum Aliansi Mahasiswa NTB se-Jakarta, Al taufik, dalam keterangannya menyampaikan bahwa tindakan dugaan penerimaan fee oleh oknum legislatif itu bukan hanya mencoreng nama lembaga DPR-RI, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah yang seharusnya berpihak kepada rakyat kecil.
“Menurut Narasumber kami di salah satu desa di kecamatan lambu, kabupaten Bima, bahwa dalam pelaksanaan proyek irigasi tersebut memang kuat dugaan dimintai fee oleh Oknum anggota DPR-RI komisi V itu,” ungkap Taufik.
”Kami menilai ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi juga indikasi kuat tindak pidana korupsi yang harus segera diusut. Kami akan menyampaikan laporan resmi ke KPK dan mendesak Surya paloh selaku pimpinan NASDEM untuk bersikap tegas,” sambung Taufik dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Aliansi Mahasiswa NTB se-Jakarta menegaskan bahwa pimpinan Partai NASDEM perlu mengambil langkah konkret dan bijak dalam menyikapi dugaan tersebut.
Hal itu dianggap penting demi menjaga komitmen moral dan integritas politik partai, terlebih karena NASDEM merupakan bagian dari koalisi Kabinet Merah Putih yang berkomitmen menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
”Kami tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran. Ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk berpihak pada rakyat dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Aksi yang akan kami lakukan di KPK dan DPP NASDEM adalah bagian dari tanggung jawab moral sebagai mahasiswa yang peduli terhadap integritas publik,” tegas Taufik dalam pernyataannya.
Aksi unjuk rasa yang akan diselenggarakan pada Jumaat, 17 Oktober 2025 tersebut direncanakan berlangsung di dua titik utama yakni, di kantor KPK RI di Jakarta Selatan dan kantor DPP NASDEM di Jakarta Pusat.
Taufik, berjanji akan menyampaikan aspirasi secara damai namun tegas, membawa bukti-bukti pendukung serta menyerahkan laporan resmi agar dugaan praktik fee proyek irigasi tersebut segera ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
Dengan demikian, Taufik berharap langkah ini menjadi awal dari penegakan integritas publik dan peringatan keras bagi para pejabat publik agar tidak menjadikan proyek rakyat sebagai ladang untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya.
“Kami mengajak seluruh elemen Mahasiswa dan pemuda Indonesia khususnya yang berasal dari NTB untuk ikut terlibat dalam aksi ini, sebab ini adalah panggilan moral sebagai wujud kecintaan kita terhadap tanah air ,” tutup Taufik.
