Jakarta – Rekan Indonesia DKI Jakarta menilai Pemerintah Kota Jakarta Selatan di bawah kepemimpinan Wali Kota saat ini belum menunjukkan komitmen yang memadai dalam menangani persoalan kesehatan. Sejumlah indikator kesehatan wilayah memperlihatkan beban penyakit yang tinggi, namun respons pemerintah kota dinilai lambat, kurang akomodatif, dan minim koordinasi dengan relawan yang selama ini bekerja langsung di lapangan.
Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan mencatat 13.250 kasus tuberkulosis (TBC) pada 2024. Memasuki Januari hingga Mei 2025, data sementara menunjukkan 4.423 kasus baru, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu penyumbang kasus TBC tertinggi di DKI Jakarta.
Ketua Rekan Indonesia DKI Jakarta, Martha Tiana Hermawan (Tian), menilai lambatnya langkah kolaboratif pemerintah kota berkontribusi pada stagnasi penanganan TBC.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Angka TBC di Jaksel sangat tinggi, tapi pemerintah kota tidak terlihat berupaya serius mengajak relawan untuk memperkuat deteksi dini dan pendampingan pasien. Padahal kami sudah berulang kali menyampaikan data lapangan dan kebutuhan yang sangat mendesak,” tegas Tian.
Selain TBC, kasus demam berdarah dengue (DBD) juga berulang setiap tahun. Sepanjang 2024 dan awal 2025, laporan Kementerian Kesehatan menunjukkan ribuan kasus DBD di tingkat provinsi, dengan Jakarta Selatan menjadi salah satu wilayah penyumbang utama.
Menurut Tian, pendekatan pemerintah kota masih bersifat seremonial dan reaktif.
“DBD ini masalah tahunan. Tapi pola penanganannya tidak berubah. Kami jarang sekali dilibatkan dalam perencanaan atau edukasi komunitas. Pemerintah kota seperti menunggu kasus meledak dulu baru bergerak,” ujar Tian.
Sebagai organisasi relawan kesehatan, Rekan Indonesia selama bertahun-tahun terlibat dalam pendampingan pasien TBC, edukasi sanitasi, sosialisasi PHBS, pemetaan wilayah risiko, serta advokasi layanan bagi kelompok rentan. Semua laporan tersebut secara berkala disampaikan kepada Pemerintah Kota Jakarta Selatan.
Namun Tian menyebutkan bahwa sebagian besar masukan hanya “masuk meja, tidak masuk kebijakan”.
“Kami sudah mengajukan banyak rekomendasi, mulai dari evaluasi kasus hingga usulan program kolaboratif. Tapi hampir semua tidak ditindaklanjuti. Kami siap bekerja, tapi pemerintah kotanya tidak membuka pintu,” ujar Tian.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan relawan bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari strategi kesehatan masyarakat modern.
“Relawan itu mata dan telinga lapangan. Mengabaikan kami sama saja menutup satu sumber informasi penting untuk menyelamatkan warga,” lanjutnya.
Rekan Indonesia DKI Jakarta mendesak Pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk memperbaiki tata kelola kesehatan secara menyeluruh, termasuk membuka ruang dialog rutin dan melibatkan relawan sebagai mitra kolaborasi. Menurut Tian, kepemimpinan yang tidak responsif berisiko membuat angka penyakit menular tetap tinggi dan kualitas hidup warga menurun.
“Kesehatan itu bukan isu sampingan. Ini menyangkut nyawa warga. Wali Kota harus hadir dengan kebijakan yang jelas, data yang kuat, dan kemauan untuk bekerja bersama,” kata Tian.
Rekan Indonesia juga menekankan bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan relawan merupakan kunci keberhasilan penanggulangan TBC dan DBD di Jakarta Selatan.
