Jakarta (FAKTAMERAH.COM) – Trotoar yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki berubah total menjadi jalur rebutan antara PKL, parkir liar, dan aktivitas komersial di kawasan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat. Kondisi ini tidak hanya menggerus hak publik, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan.
Pada Rabu (10/12/2025) sore, trotoar sepanjang sekitar 150 meter di lokasi tersebut nyaris tidak menyisakan satu meter pun ruang untuk dilalui pejalan kaki. Gerobak PKL, motor yang diparkir sembarangan, hingga meja-kursi pelanggan memenuhi seluruh badan trotoar. Guiding block kuning untuk penyandang disabilitas pun tenggelam di bawah lapak dan barang dagangan.
Warga menilai kondisi tersebut sudah masuk kategori “darurat trotoar” dan harus ditangani dengan cara yang lebih tegas, cepat, dan tidak biasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini sudah keterlaluan. Trotoar habis dikuasai PKL dan motor. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan penertiban rutin Satpol PP. Perlu tindakan yang bikin jera,” ujar seorang warga di lokasi.
Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) karena memiliki kendaraan kecil yang mampu masuk ke gang-gang untuk membuka akses jalan dan membantu penertiban.
Hak Pejalan Kaki Diinjak-injak
Fenomena trotoar yang disulap menjadi pasar dan lahan parkir bukan hal baru di kota besar negara berkembang. Namun, menurut warga, Jakarta sudah berada pada titik kritis.
“Trotoar itu ruang publik untuk pejalan kaki, bukan ruang gratis untuk berdagang. Penguasaan seperti ini melanggar hak warga kota,” tegasnya.
Ia menyebut, beberapa warga bahkan sudah mulai merekam pelanggaran sebagai bentuk kontrol sosial karena merasa pemerintah tidak memberikan tindakan tegas.
“Ada ibu-ibu yang marah dan merekam ojek pangkalan yang mangkal di trotoar. Itu karena mereka sudah capek dan merasa dilanggar terus,” ujarnya.
Trotoar yang seharusnya menjadi simbol ruang demokratis kini berubah menjadi arena benturan antara modernisasi kota, maraknya ekonomi informal, dan lemahnya penegakan aturan. Tanpa langkah tegas, warga menilai kondisi tersebut akan terus berulang dan semakin membahayakan pejalan kaki.
( Setiawan )
