Drainase Rp30 Juta Belum Terlihat, Warga Pasindangan Pertanyakan Dana Desa Rp373 Juta

- Penulis

Rabu, 2 September 2026 - 06:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LEBAK, Faktamerah.com – Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Desa Pasindangan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten, dipertanyakan sejumlah warga. Mereka meminta Pemerintah Desa Pasindangan membuka informasi penggunaan anggaran secara transparan, khususnya terkait kegiatan pembangunan drainase yang disebut bernilai Rp30 juta.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat anggaran sebesar Rp373.456.000 yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan desa. Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian warga adalah pembangunan drainase dengan nilai anggaran sekitar Rp30.000.000.

Warga mempertanyakan keberadaan fisik pembangunan tersebut karena hingga awal September 2026 belum melihat saluran drainase baru sebagaimana yang tercantum dalam informasi kegiatan.

ADVERTISEMENT

google.com, pub-7869183682739582, DIRECT, f08c47fec0942fa0

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di lokasi, papan informasi kegiatan disebut masih terpasang. Namun, kondisi jalan yang menjadi perhatian warga masih terlihat becek dan tergenang ketika turun hujan.

“Total anggaran desa Rp373 juta, bidang pembangunan. Tapi drainase Rp30 juta itu mana? Papan proyeknya ada, drainasenya tidak ada. Kami meminta transparansi. Kalau memang ada persoalan, kami siap melaporkannya kepada APH dan Inspektorat,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Keterangan Pelaksana dan Kepala Desa Berbeda

Persoalan tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Pelaksana Kegiatan (Ekbang) Desa Pasindangan, Odang.

Menurut Odang, terdapat uang yang berasal dari pencairan kegiatan fisik yang kemudian diambil oleh kepala desa. Ia menyebut nominal yang diambil sebesar Rp30 juta.

“Uang yang saya ambil dari pencairan bank, sumber Dana Desa, diambil sama Kades sebesar Rp30 juta. Soal bagaimana-bagaimananya saya tidak tahu, tanya saja ke Kades,” ujar Odang.

Untuk memperoleh keberimbangan informasi, redaksi kemudian menghubungi Kepala Desa Pasindangan, IB, melalui sambungan telepon.

IB membenarkan adanya uang yang diambil dari Ekbang. Namun, ia menyebut nominalnya berbeda, yakni Rp20 juta.

“Betul uang saya ambil sebesar Rp20 juta dari Ekbang Desa, karena pembangunan masih proses. Ini masih tahun berjalan, belum bisa,” kata IB.

Sementara itu, Sekretaris Desa Pasindangan yang juga disebut sebagai PPID Desa membenarkan bahwa terdapat uang untuk kegiatan fisik yang diambil oleh kepala desa.

Baca Juga:  Tingkatkan Kepemimpinan, Empat Perwira Menengah Polda Banten Lulus Seleksi PKN II 2026

“Betul uang untuk fisik sama Kades,” ujarnya.

Adanya perbedaan keterangan mengenai nominal tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Demikian pula dengan status pembangunan drainase dan penggunaan dana kegiatan tersebut.

Warga Minta Dokumen Anggaran Dibuka

Sejumlah warga meminta Pemerintah Desa Pasindangan menjelaskan secara terbuka mengenai perencanaan, pencairan, pelaksanaan, serta realisasi kegiatan pembangunan drainase.

Warga juga mempertanyakan penggunaan anggaran lainnya dari total Rp373.456.000 dan meminta agar informasi tersebut dapat disandingkan dengan dokumen resmi seperti APBDes, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta laporan realisasi kegiatan.

Warga lainnya, AJ, menyatakan pihaknya tidak ingin menuduh pihak tertentu sebelum terdapat hasil pemeriksaan. Namun, warga meminta agar seluruh penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

“Apabila tidak ada kejelasan mengenai dana fisik maupun dana lainnya, kami sebagai warga siap melaporkan persoalan ini kepada APH dan Inspektorat,” tegas AJ.

Menunggu Klarifikasi dan Pemeriksaan

Secara prinsip, penggunaan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa.

Karena itu, dugaan adanya persoalan dalam penggunaan anggaran sebaiknya dibuktikan melalui dokumen administrasi dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang, bukan semata-mata berdasarkan keterangan satu pihak.

Redaksi juga belum menyimpulkan adanya penyimpangan atau kerugian negara dalam persoalan tersebut. Hal itu masih memerlukan verifikasi terhadap dokumen APBDes, RAB, bukti pencairan, laporan realisasi, serta pemeriksaan lapangan.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh dan memverifikasi dokumen resmi terkait APBDes Desa Pasindangan Tahun Anggaran 2026, RAB pembangunan drainase, bukti pencairan, serta laporan realisasi kegiatan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Desa Pasindangan maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.

Surajaya | Redaksi Faktamerah.com

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel faktamerah.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Proyek Irigasi Tersier Rp100 Juta di Malingping Utara Disorot, Warga Pertanyakan Kualitas Pekerjaan
DAP Wilayah III Doberay dan Polsek Teminabuan Sosialisasikan Kamtibmas di Pasar Ampera
Ratusan Warga Lippo Village Gelar Aksi Damai, Tuntut Kejelasan PSU, AJB, dan IPKL
Proyek TPT Sumur Bandung Senilai Rp59,2 Juta Disorot, Aktivis YLPK PERARI Minta Pemeriksaan Teknis
Gubernur Kaltara Tutup Irau ke-12 Malinau, Perputaran Uang Tembus Rp9,94 Miliar
Sat Lantas Polres Kuningan Edukasi Pelajar SMKN 1 Jagara tentang Safety Riding dan Operasi Patuh Lodaya 2026
HUT ke-14 Kaltara, Gubernur Tekankan Pemerataan Pembangunan hingga Wilayah Perbatasan
Satgas TMMD ke-130 Kodim 1416/Muna Sosialisasikan Bahaya Narkoba kepada Pelajar SMKN 4 Muna
Berita ini 36 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 13:37 WIB

Proyek Irigasi Tersier Rp100 Juta di Malingping Utara Disorot, Warga Pertanyakan Kualitas Pekerjaan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 06:41 WIB

Ratusan Warga Lippo Village Gelar Aksi Damai, Tuntut Kejelasan PSU, AJB, dan IPKL

Kamis, 29 Oktober 2026 - 04:43 WIB

Proyek TPT Sumur Bandung Senilai Rp59,2 Juta Disorot, Aktivis YLPK PERARI Minta Pemeriksaan Teknis

Selasa, 27 Oktober 2026 - 08:21 WIB

Gubernur Kaltara Tutup Irau ke-12 Malinau, Perputaran Uang Tembus Rp9,94 Miliar

Selasa, 27 Oktober 2026 - 08:15 WIB

Sat Lantas Polres Kuningan Edukasi Pelajar SMKN 1 Jagara tentang Safety Riding dan Operasi Patuh Lodaya 2026

Berita Terbaru