Kapolda Jabar Perkuat Pengawasan Internal melalui SPIP Terintegrasi, Bidik Kepercayaan Publik

BANDUNG, FaktaMerah.com – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Hengki menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan kepolisian melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan manajemen risiko.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong perubahan paradigma pengawasan, dari yang sebelumnya berorientasi pada pemeriksaan administratif menjadi pengawasan berbasis risiko yang lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada pencegahan pelanggaran.

Penegasan itu disampaikan Irjen Pol. Hengki saat menyambut kunjungan kerja Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri beserta tim di Markas Polda Jawa Barat, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan tersebut diisi dengan arahan Irwasum Polri mengenai kebijakan “Pengawasan Tepat”, sosialisasi SPIP Terintegrasi, serta asistensi manajemen risiko bagi seluruh satuan kerja (Satker) dan satuan kewilayahan (Satwil) jajaran Polda Jabar.

Dalam arahannya, Kapolda Jabar menekankan bahwa pengawasan harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, melakukan pencegahan, serta memastikan langkah korektif sebelum permasalahan berkembang menjadi pelanggaran.

“Program prioritas Kapolri kelima menuntut perubahan cara kita mengawasi pelaksanaan tugas. Pengawasan harus mampu mendeteksi, mencegah, dan mengoreksi sebelum penyimpangan berkembang menjadi pelanggaran,” ujar Hengki.

Ia juga menegaskan bahwa pengawasan melekat merupakan tanggung jawab setiap pimpinan di seluruh jenjang organisasi Polri.

Karena itu, para kepala satuan kerja dan kepala satuan kewilayahan diminta aktif mengawasi pelaksanaan tugas anggota, memastikan seluruh prosedur dijalankan sesuai ketentuan, serta segera mengambil langkah perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Menurut Hengki, keberhasilan pengawasan harus dapat diukur melalui hasil nyata, di antaranya pencegahan pelanggaran sejak dini, pengelolaan pengaduan masyarakat secara tertib, serta penyelesaian setiap permasalahan agar tidak terulang kembali.

“Setiap permasalahan perlu ditelusuri akar penyebabnya dan dipastikan penyelesaiannya. Perbaikan itulah yang harus terlihat dalam kualitas pelayanan dan perilaku anggota sehari-hari demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas Polri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolda Jabar meminta seluruh peserta, khususnya para Kasatker dan Kasatwil, mengikuti kegiatan asistensi manajemen risiko dan SPIP Terintegrasi secara serius.

Pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara konkret, mulai dari mengidentifikasi potensi risiko, menyusun langkah pengendalian, hingga mengintegrasikan manajemen risiko dalam proses perencanaan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

Hengki menyatakan Polda Jabar siap menindaklanjuti arahan Irwasum Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan akuntabilitas organisasi, serta mendorong kualitas pelayanan kepolisian.

“Kami siap menerima arahan dan menindaklanjutinya dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, tata kelola yang akuntabel, dan pelayanan kepolisian yang semakin dipercaya masyarakat,” pungkasnya.

(Mario Red)