TANJUNG SELOR, FAKTAMERAH.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kerukunan umat beragama. Berdasarkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), Kaltara kembali mencatatkan capaian sebagai provinsi dengan tingkat kerukunan tertinggi di Pulau Kalimantan serta berada di jajaran terbaik secara nasional.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., usai menerima audiensi jajaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Kamis (16/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan FKUB dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat komunikasi lintas agama di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu, Pelaksana Tugas Ketua FKUB Kaltara, Wiyono Adie, menyampaikan bahwa capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kaltara masih berada di peringkat teratas secara regional Kalimantan dan tetap masuk kategori terbaik di tingkat nasional.
“Untuk wilayah Kalimantan, Kaltara masih menjadi provinsi dengan indeks kerukunan tertinggi. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Zainal Arifin Paliwang memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus FKUB atas dedikasi mereka dalam membangun dialog lintas agama dan menjaga keharmonisan masyarakat.
“Terima kasih atas kerja keras seluruh pengurus FKUB. Prestasi ini membanggakan Kalimantan Utara dan harus terus dipertahankan,” kata Gubernur.
Menurutnya, kerukunan merupakan modal utama dalam mendukung pembangunan daerah. Stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial menjadi fondasi penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan agar seluruh pihak tidak cepat berpuas diri. Ia meminta FKUB terus meningkatkan berbagai program pembinaan masyarakat serta memperluas komunikasi hingga ke tingkat akar rumput.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya penguatan sistem deteksi dini terhadap potensi konflik sosial maupun gesekan antarwarga. Menurutnya, setiap indikasi yang muncul harus segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan aparat terkait agar dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga kerukunan, meningkatkan toleransi, serta memastikan Kalimantan Utara tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
(Levi)
