GARUT–BANDUNG, FaktaMerah.com –Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., meninjau sejumlah program TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan dalam kunjungan kerja di wilayah Kodam III/Siliwangi, Jumat (4/9/2026).
Program yang ditinjau meliputi pemanfaatan energi hydro micro, penataan Situ Bagendit di Kabupaten Garut, hingga pengelolaan sampah di Kota Bandung.
Di Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Kasad meresmikan kincir air Curug Rahong yang memiliki kapasitas hydro micro hingga 25.000 watt.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Maruli, fasilitas tersebut dapat menjadi contoh pemanfaatan teknologi sederhana yang berpotensi diterapkan di daerah lain dengan kondisi serupa. Pengembangannya, kata dia, perlu dilakukan melalui koordinasi antara TNI AD dan pemerintah daerah.
“Di Garut kebetulan kita punya proyek hydro micro itu bisa 25.000 watt. Saya pikir ini akan menjadi contoh untuk di daerah-daerah lain,” ujar Maruli.
Ia mengatakan, pengembangan serupa akan dikaji di sejumlah titik dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta koordinasi bersama pemerintah daerah, Kodim dan Polres.
Selain energi, Kasad juga menyampaikan rencana pendataan kebutuhan jembatan di sejumlah wilayah Garut dan Tasikmalaya. Pendataan tersebut mencakup jembatan sederhana, jembatan beton, jembatan gantung, hingga kebutuhan air bersih.
“Mudah-mudahan bisa kita penuhi semua, khususnya jembatan-jembatan sederhana, jembatan beton yang panjangnya 20 meter, dan jembatan gantung yang lebih panjang mungkin kita bisa kerjakan, dan juga kita kerjakan air bersih,” katanya.
Penataan Situ Bagendit
Dari Cisewu, Kasad meninjau perkembangan penataan Situ Bagendit melalui udara.
TNI AD sebelumnya turut terlibat dalam pembersihan eceng gondok dan tanaman air yang menutupi sebagian permukaan situ. Penataan tersebut juga diarahkan untuk mendukung kembali aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan.
Maruli mengatakan, saat dirinya datang sebelumnya, sebagian besar permukaan Situ Bagendit tertutup eceng gondok. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk keberadaan perahu dan usaha di kawasan tersebut.
“Sebenarnya waktu saya datang ini sudah hampir tertutup, tidak ada perahu dan sekitar 80 persen lebih tertutup eceng gondok. Kita coba bersihkan dan mulai ada warung-warung untuk menggerakkan UMKM,” ujarnya.
Namun, menurut Maruli, pemeliharaan kawasan tersebut membutuhkan perhatian berkelanjutan. Karena itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pola perawatan ke depan.
Evaluasi Pengolahan Sampah
Sementara di Bandung, Kasad meninjau fasilitas insinerator atau alat pembakaran sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciwastra.
Terkait fasilitas tersebut, TNI AD berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi kelayakan operasionalnya.
Jika hasil evaluasi menyatakan fasilitas tersebut memenuhi persyaratan, pengoperasiannya akan dipercepat. Namun, apabila belum memenuhi ketentuan, alternatif pengolahan sampah lainnya akan dipertimbangkan.
“Kita sudah menyampaikan kepada khususnya LH nanti, apakah ini sudah lulus untuk bisa dioperasionalkan. Kalau ini bisa dipercepat, kalau memang sudah lulus evaluasinya, mungkin kita tingkatkan. Kalau memang tidak bisa, ya kita cari alternatif lain,” kata Maruli.
Selain itu, TNI AD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan fasilitas pengolahan sampah menjadi solar. Pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai dilakukan pada September 2026 dengan masa pembangunan sekitar satu tahun.
Fasilitas itu direncanakan memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.000 ton sampah per hari. Model pengolahan tersebut juga diharapkan dapat diterapkan di daerah lain dengan kapasitas yang disesuaikan kebutuhan, termasuk penggunaan insinerator berkapasitas sekitar 300 hingga 500 ton per hari.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya TNI AD dalam mendorong pemanfaatan teknologi, pengelolaan lingkungan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait.
(Red)
