JAKARTA, MB — Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026, Penasihat Presiden, Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi, menyampaikan analisis serta pandangan kebangsaan mendalam menanggapi Pidato Tahunan Presiden Prabowo Subianto di hadapan Sidang Paripurna MPR RI.
Dalam ulasan opininya bertajuk “Untung Presidennya Prabowo Subianto”, Saurip Kadi menegaskan bahwa Indonesia sangat beruntung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto yang memiliki keberanian moral dan keterbukaan dalam membeberkan realitas pembangunan serta penyakit akut kenegaraan secara jujur dan transparan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keberanian Moral dan Keberhasilan Faktual
Saurip Kadi menilai, data dan capaian kerja pemerintah selama 23 bulan pertama kepemimpinan Presiden Prabowo merupakan kebenaran faktual yang tidak terbantahkan. Lebih dari itu, Presiden dinilai bertindak layaknya seorang dokter ahli yang berani menyentuh dan mengobati “penyakit stadium akhir” di dalam tata kelola NKRI.
Beberapa poin krusial yang disoroti antara lain:
Penegakan Hukum & Perlindungan Rakyat: Membongkar praktik penegakan hukum yang kerap dijadikan alat oleh kekuatan modal/oligarki untuk merugikan rakyat, seperti dalam kasus sengketa lahan, pemukiman, maupun perampasan hak-hak masyarakat kecil.
Penyelamatan dan Kemudahan UMKM: Mendorong reformasi perizinan (seperti BPOM, SNI, dan Sertifikasi Halal) agar UMKM tidak terbebani oleh regulasi yang sama dengan usaha skala besar, sehingga sektor riil masyarakat dapat tumbuh pesat.
Etika Politik dan Kebangsaan: Menitikberatkan pentingnya membangun kembali etika moral dalam berpolitik serta memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika strategis global.
Rekomendasi Kebijakan Taktis dan Strategis
Guna memastikan keberlanjutan capaian pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, Saurip Kadi menawarkan dua langkah utama bagi jalannya pemerintahan:
Kebijakan Taktis:
Mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembuktian Terbalik untuk memberantas korupsi secara tuntas.
Membentuk Badan Kebijakan Publik yang diisi para ahli independen untuk menguji validitas setiap program/kebijakan sebelum diterapkan kepada masyarakat.
Melakukan pembatasan bidang usaha BUMN agar tidak mematikan ruang gerak bisnis masyarakat.
Kebijakan Strategis:
Merumuskan perbaikan dan penyempurnaan rancang bangun sistem kenegaraan yang bersumber utuh dari Nilai-Nilai Luhur Pancasila, guna menghilangkan ketimpangan tatanan demokrasi dan hukum.
“Dengan tekad perubahan dan keberanian Presiden Prabowo Subianto dalam mengurai akar masalah bangsa, cita-cita mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Adil, dan Makmur menuju Indonesia Emas 2045 kini berada di jalur yang tepat,” tegas Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi.
Press release:
Gedung Veteran / Kantor Penasihat Presiden
Jakarta, 17 Agustus 2026
