BANDUNG, faktamerah.com – Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan komitmen kuat Polda Jabar dalam membela perjuangan dan hak-hak buruh. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan dialog kamtibmas bersama konfederasi buruh pada Jumat, 28 November 2025, di Hotel Horison, Bandung. Kegiatan ini turut dihadiri pejabat utama Polda Jabar serta pimpinan organisasi buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Kapolda Jabar menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan kalangan buruh untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja. Ia menginstruksikan kepada para Kapolres agar segera memfasilitasi pertemuan dengan bupati atau wali kota guna menangani berbagai tindak pidana di bidang ketenagakerjaan melalui pembentukan desk ketenagakerjaan.
Kapolda juga menyoroti perlunya percepatan penyelesaian persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta mengimbau para buruh untuk tetap mematuhi aturan perusahaan. Ia mengajak seluruh pihak untuk membantu mencarikan peluang kerja baru bagi buruh yang terdampak PHK dan memperkuat komunikasi antara Polda Jabar dengan organisasi buruh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah pimpinan buruh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Roy Jinto Ferianto (Ketua DPD KSPSI Jabar), H. M. Sidarta (Ketua PD FSP LEM SPSI Jabar), dan Azhar Hariman (Ketua GASPERMINDO Jabar). Kehadiran mereka mencerminkan komitmen bersama untuk membangun hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dan pekerja.
“Polda Jabar berkomitmen untuk terus mendukung dan membela hak-hak buruh serta memastikan setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Kapolda Jabar, Sabtu (29/11/2025).
Dengan semangat kolaborasi dan komunikasi terbuka, Kapolda berharap sinergi yang terbangun mampu mewujudkan Jawa Barat yang aman, kondusif, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.
Sementara itu, Ketua SBSI’92 Jabar, Ajat Sudrajat, menilai perlu dibentuk desk ketenagakerjaan di sejumlah Polres yang berada di wilayah padat industri untuk mempercepat penyelesaian perselisihan antara buruh dan pengusaha.
Ketua DPD KSPSI Jabar, Roy Jinto Ferianto, menambahkan bahwa diperlukan ruang komunikasi yang lebih intens antara buruh dan pemerintah. Ia menegaskan bahwa buruh memiliki komitmen kuat untuk menjaga kondusivitas Jawa Barat dan tidak akan bergabung dengan kelompok perusuh.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan buruh juga menyampaikan beberapa aspirasi untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat. Mereka meminta bantuan Polri melalui Kapolres untuk memfasilitasi pertemuan dengan Kepala Daerah (KDM) di tingkat kabupaten/kota.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kapolda Jabar menyatakan kesiapannya dan memastikan jadwal pertemuan dengan para kepala daerah akan segera diinformasikan.
( Red )
