Jakarta, FaktaMerah.com – Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 lebih diarahkan pada program infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting mengingat ruang fiskal daerah yang semakin terbatas sehingga setiap alokasi anggaran harus disusun secara efektif dan tepat sasaran.
Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, usai rapat kerja bersama Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), serta Dinas Sumber Daya Air (SDA) dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi D menekankan pentingnya mendahulukan program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di kawasan permukiman dan wilayah pinggiran Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, penataan trotoar, pembangunan jembatan serta jembatan penyeberangan orang (JPO), hingga pengendalian banjir.
Selain pembangunan fisik, DPRD juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) mengakomodasi aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota dewan maupun pengaduan warga. Menurut Komisi D, usulan yang belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran perlu dikaji kembali dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).
Komisi D turut menyoroti rencana penyesuaian anggaran pada tingkat Suku Dinas (Sudin). Pasalnya, sebagian besar pelayanan langsung kepada masyarakat berada di tingkat Sudin sehingga kebutuhan anggarannya harus dihitung secara proporsional dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, serta banyaknya laporan dan pengaduan yang ditangani.
DPRD berharap penyusunan APBD 2027 mampu menghasilkan prioritas pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, sistem pengendalian banjir, penerangan kawasan, hingga fasilitas pejalan kaki dinilai tetap menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian utama.
Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 saat ini masih berada pada tahap penyusunan kebijakan umum. DPRD DKI Jakarta akan kembali melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap setiap usulan program sebelum menetapkan skala prioritas anggaran dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2027.
(Ramdani)
