JAKARTA, FaktaMerah.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan turun langsung ke wilayah untuk menyerap berbagai persoalan masyarakat. Mulai pekan depan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dijadwalkan menggelar rapat secara bergilir di 44 kecamatan guna mempercepat penanganan berbagai persoalan di tingkat wilayah.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai kendala pelayanan publik dan permasalahan masyarakat tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi dapat diketahui dan ditindaklanjuti langsung oleh pimpinan daerah.
Pramono mengatakan, rapat tersebut akan dipimpin langsung olehnya bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta. Sementara itu, camat akan bertindak sebagai tuan rumah sekaligus menyampaikan persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pelaksanaannya, rapat juga akan melibatkan lurah, wali kota atau bupati, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar setiap persoalan dapat dibahas secara menyeluruh.
“Permasalahan yang ada di kecamatan, apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi problem, apa yang harus diputuskan, akan kita gali dan dalami bersama-sama,” ujar Pramono saat menghadiri penyerahan penghargaan Benjamin Sueb Award (BSA) 2026 di Grand Ballroom Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).
Menurut Pramono, pertemuan langsung di tingkat kecamatan menjadi salah satu cara untuk memangkas panjangnya jalur birokrasi. Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat lebih cepat diketahui dan memperoleh solusi.
Ia menilai, laporan administratif belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu, komunikasi langsung dengan aparat kewilayahan dinilai penting agar pemerintah mendapatkan informasi yang lebih utuh.
“Saya meyakini dengan cara ini, sebagai gubernur, saya tidak hanya mendapatkan laporan yang baik-baik saja,” tegasnya.
Pramono menjelaskan, Jakarta memiliki 44 kecamatan dan 267 kelurahan yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui agenda tersebut, camat dan lurah diharapkan dapat menyampaikan berbagai persoalan masyarakat secara terbuka, termasuk kendala pelayanan publik yang membutuhkan keputusan maupun penanganan lintas organisasi perangkat daerah.
Selain menyerap aspirasi masyarakat, Pramono juga ingin memastikan kondisi pelayanan di tingkat kelurahan berjalan sesuai dengan laporan yang diterima Pemprov DKI Jakarta.
Meski jumlah pengaduan terkait pelayanan kelurahan melalui aplikasi JAKI disebut mengalami penurunan, ia tetap ingin memastikan fakta di lapangan melalui komunikasi langsung dengan para aparatur wilayah.
“Mudah-mudahan persoalan-persoalan di bawah bisa ditangkap secara detail oleh gubernur. Saya ingin tahu langsung dari bawah,” tandasnya.
Melalui pola rapat bergilir tersebut, Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota atau kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan sehingga persoalan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan tepat sasaran.
(Ramdani)
