DPRD DKI Gelar Rapimgab Bahas Usulan Pembentukan Pansus 2026

JAKARTA | FAKTAMERAH.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) untuk membahas usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta Tahun 2026.
Rapimgab tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, dan dihadiri pimpinan komisi, pimpinan fraksi, Badan Kehormatan (BK), serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Wibi Andrino menjelaskan, rapat digelar guna menyusun jadwal kerja Pansus yang direncanakan berlangsung sepanjang tahun 2026. Dalam rapat itu, sejumlah fraksi menyampaikan usulan Pansus yang dinilai strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Rapat hari ini menyusun jadwal Pansus untuk tahun 2026. Ada beberapa usulan dari fraksi yang menjadi perhatian, di antaranya Pansus Aset, Pansus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta Pansus Lingkungan Hidup. Seluruh usulan tersebut sudah disampaikan dan diterima,” ujar Wibi, Jumat (9/1).
Meski demikian, Wibi menegaskan bahwa pembentukan Pansus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. DPRD DKI Jakarta, kata dia, hanya dapat membentuk maksimal lima Pansus dalam satu tahun anggaran.
Selain membahas usulan Pansus, Rapimgab juga menyoroti kesiapan Pansus dalam mendukung pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda). Namun, menurut Wibi, pihak eksekutif dinilai belum siap apabila pembahasan Raperda dilakukan melalui mekanisme Pansus.
“Ke depan, kami akan lebih mengedepankan Pansus nonraperda. Sementara pembahasan Raperda diharapkan dapat lebih difokuskan melalui Bapemperda,” jelasnya.
Ia menambahkan, optimalisasi peran Bapemperda diharapkan mampu membuat proses penyusunan Raperda lebih terarah dan tidak lagi membebani Pansus.
“Pansus nantinya diarahkan untuk menangani isu-isu nonraperda, terutama persoalan yang menjadi perhatian publik, baik yang sifatnya strategis maupun yang sedang ramai dibicarakan,” kata Wibi.
DPRD DKI Jakarta berharap keberadaan Pansus dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengkaji berbagai persoalan secara mendalam dan komprehensif, serta menghasilkan rekomendasi yang solutif bagi warga ibu kota.
“Dengan Pansus, DPRD bisa menelaah persoalan publik secara lebih detail, misalnya persoalan parkir liar yang sempat ramai dibahas. Hal-hal seperti itu bisa menjadi fokus kerja Pansus,” pungkas Wibi.

( Awaludin )