BREAKING NEWS Prof Sutan Nasomal Desak Bongkar Mafia Pupuk Subsidi di Pasaman

- Penulis

Minggu, 4 Januari 2026 - 05:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PASAMAN | FAKTAMERAH.COM – Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, PhD menegaskan bahwa mafia pupuk subsidi merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional dan harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Pernyataan itu disampaikan Prof. Sutan Nasomal menanggapi kelangkaan pupuk subsidi yang dialami petani di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, meski data aplikasi penyaluran justru menunjukkan serapan masih rendah.
“Jika swasembada pangan ingin terjamin, maka praktik tikus berdasi yang bermain dalam distribusi pupuk subsidi harus diberantas. Jangan sampai petani terus dirugikan,” tegasnya, Minggu (4/1/2026).
Berdasarkan data penyaluran, alokasi pupuk Urea sebesar 13.050 kilogram baru tersalurkan 9.175 kilogram atau sekitar 71 persen. Sementara pupuk NPK Phonska dari alokasi 26.100 kilogram, realisasi penyaluran baru mencapai 8.750 kilogram atau sekitar 34 persen.
Ironisnya, di saat data menunjukkan sisa alokasi dan stok masih tersedia, petani di lapangan justru mengaku kesulitan memperoleh pupuk subsidi menjelang musim tanam.
“Di data pupuk ada, tapi di kios kosong. Kami bolak-balik, jawabannya selalu tidak tersedia,” keluh salah satu petani Pasaman.
Ketidaksinkronan data dan kondisi lapangan ini memunculkan dugaan adanya penyimpangan distribusi pupuk subsidi yang melibatkan sejumlah pihak dalam rantai penyaluran.
Prof. Sutan Nasomal mendesak Polda Sumatera Barat bersama TNI untuk turun tangan secara tegas dan transparan. Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh berhenti di level bawah, melainkan harus menelusuri seluruh mata rantai distribusi.
“Siapa pun yang terbukti menyimpang harus ditindak tegas. Ini soal keadilan bagi petani dan masa depan ketahanan pangan bangsa,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Pasaman belum memberikan respons atas permintaan konfirmasi terkait distribusi pupuk subsidi.

Baca Juga:  Satres Narkoba Polrestabes Bandung Bagikan Sembako kepada Warga, Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional

Sumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH

( Tim Redaksi )

ADVERTISEMENT

google.com, pub-4845885741970817, DIRECT, f08c47fec0942fa0

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel faktamerah.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ribuan Warga Sambut Buya Yahya di Baubau, GPNI Dukung Kelancaran Rangkaian Dakwah
Ketum KJNI Serukan Pengibaran Merah Putih Selama Agustus, Ingatkan Makna Pengorbanan Para Pahlawan
114 Purnawirawan, PNS Purna Tugas, dan Warakawuri Kodam IX/Udayana Ajukan Permohonan Kebijakan kepada Presiden Prabowo
Kapolri Rotasi 146 Perwira Polri, Ini Daftar Jabatan Strategis dan 14 Kapolres yang Berganti
Usman, Pimpinan Redaksi Postnewstime: Kekerasan terhadap Wartawan Tidak Boleh Dinormalisasi
Maripin Munthe, Ketum AKRINDO, Kecam Pelaku Penghinaan dan Intimidasi terhadap Pekerja Wartawan
FPII Kecam Pernyataan Presiden yang Dinilai Melabeli Wartawan “Londo Ireng”, Minta Klarifikasi dan Permintaan Maaf
Dir Intelkam Polda Papua Barat Daya: Noken Center Perkuat Nilai Luhur Budaya Papua dan Pancasila
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 4 Agustus 2026 - 10:06 WIB

Ribuan Warga Sambut Buya Yahya di Baubau, GPNI Dukung Kelancaran Rangkaian Dakwah

Minggu, 2 Agustus 2026 - 09:45 WIB

Ketum KJNI Serukan Pengibaran Merah Putih Selama Agustus, Ingatkan Makna Pengorbanan Para Pahlawan

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 11:35 WIB

114 Purnawirawan, PNS Purna Tugas, dan Warakawuri Kodam IX/Udayana Ajukan Permohonan Kebijakan kepada Presiden Prabowo

Jumat, 31 Juli 2026 - 08:07 WIB

Kapolri Rotasi 146 Perwira Polri, Ini Daftar Jabatan Strategis dan 14 Kapolres yang Berganti

Senin, 27 Juli 2026 - 16:42 WIB

Usman, Pimpinan Redaksi Postnewstime: Kekerasan terhadap Wartawan Tidak Boleh Dinormalisasi

Berita Terbaru