Jakarta ( FAKTAMERAH.COM ) – Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas menolak desakan penetapan status darurat bencana nasional atas rangkaian bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menilai skala dan dampak bencana masih dapat dikendalikan tanpa harus mengibarkan status tertinggi penanganan bencana.
Penegasan itu disampaikan Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025). Presiden bahkan menyinggung adanya tekanan dan narasi publik yang dinilainya berlebihan dalam mendorong status bencana nasional.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan kekuatan penuh. Ini baru tiga provinsi dari 38 provinsi. Situasinya masih terkendali,” ujar Prabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan sikap pemerintah dalam mengontrol arah kebijakan penanganan bencana, sekaligus menepis tudingan negara abai terhadap penderitaan korban.
Presiden mengklaim negara hadir secara konkret melalui pengerahan lebih dari 50 ribu personel TNI dan Polri, didukung puluhan helikopter, pesawat angkut, hingga ribuan alat berat. Operasi lapangan dilakukan secara masif, mulai dari evakuasi, distribusi logistik, hingga pemulihan infrastruktur dasar.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai masuk ke fase lanjutan dengan menyiapkan pembentukan Satgas atau badan khusus rehabilitasi dan rekonstruksi. Target awal, 2.000 unit hunian akan dibangun dalam waktu dekat, dengan sebagian langsung berfungsi sebagai rumah permanen.
“Tidak boleh ada alasan soal lahan. Pakai lahan negara. Semua unsur harus bergerak cepat,” tegas Prabowo.
Soal pembiayaan, Presiden memastikan APBN dalam kondisi aman. Pemerintah, kata dia, mampu membiayai seluruh proses pemulihan karena kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran yang diterapkan sejak awal masa pemerintahan.
Namun demikian, pernyataan Presiden juga membuka ruang pertanyaan publik: sejauh mana indikator “terkendali” yang digunakan pemerintah, serta bagaimana mekanisme pengawasan agar distribusi bantuan dan pembangunan hunian benar-benar tepat sasaran di lapangan.
Prabowo mengakui pemulihan tidak dapat berlangsung instan. Aktivitas masyarakat di wilayah terdampak diperkirakan baru kembali normal dalam dua hingga tiga bulan ke depan, dengan catatan keselamatan tetap menjadi prioritas utama.
Seluruh kementerian terkait disebut masih berada di lapangan, sementara BMKG terus memantau potensi cuaca ekstrem susulan. Pemerintah menegaskan akan terus mengerahkan seluruh sumber daya negara, seraya menuntut kerja cepat dan tanpa kompromi dari seluruh jajaran.
( Awaludin )
