BANJARAN | FAKTAMERAH.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gajah Putih Mega Paksi Pusaka resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Panglima Garda sebagai langkah strategis memperkuat struktur organisasi, sistem pengamanan internal, serta kepastian legalitas gerak organisasi hingga tingkat daerah, Senin (15/12/2025).
Ketua Umum DPP Gajah Putih, Deden Somantri, menegaskan bahwa pembentukan dan pengukuhan Panglima Garda bukan sekadar penempatan jabatan struktural, melainkan bagian dari penataan organisasi agar berjalan tertib, disiplin, dan satu komando sesuai AD/ART.
“Garda dibentuk untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai aturan, menjaga marwah organisasi, serta mengawal program DPP hingga DPD, DPC, dan PAC,” tegas Deden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keberadaan Garda DPP menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas internal organisasi sekaligus membangun sinergi eksternal dengan pemerintah daerah.
“Organisasi harus hadir secara legal, tertib, dan memberi manfaat nyata. Garda menjadi ujung tombak pengamanan organisasi dalam menjalin sinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota,” ujarnya.
Administrasi dan Komando Dipastikan Berjalan Tertib
Sekretaris DPP Gajah Putih, Armed, menyampaikan bahwa penerbitan SK Panglima Garda telah melalui mekanisme organisasi dan administrasi yang sah.
“Sekretariat memastikan seluruh proses penerbitan dan penyerahan SK berjalan sesuai aturan organisasi. Ini bagian dari penataan internal agar struktur dan komando berjalan efektif,” jelasnya.
Ia menambahkan, pasca terbitnya SK, koordinasi lintas struktur akan diperkuat untuk mencegah tumpang tindih kewenangan di daerah.
Panglima Garda Siap Konsolidasi dan Pengamanan Organisasi
Panglima Garda DPP Gajah Putih, Ragil, menegaskan komitmennya menjalankan tugas sesuai amanat organisasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami siap menjalankan tugas pengamanan organisasi secara profesional. Konsolidasi internal dan koordinasi lintas bidang menjadi langkah awal kami,” kata Ragil.
Ia menekankan bahwa Garda DPP akan bekerja dalam satu komando serta mengedepankan pendekatan persuasif dan sesuai aturan hukum.
Biro Hukum: Garda Perkuat Kepastian Legal dan Sinergi Pemerintah
Biro Hukum DPP Gajah Putih Pusat, Fredy Panggabean, SH., MH, menilai pembentukan Garda DPP merupakan langkah tepat dalam memperkuat legalitas dan posisi organisasi di lapangan.
“Dengan adanya Garda, organisasi memiliki perangkat resmi yang berfungsi menjaga ketertiban dan menyelesaikan persoalan lapangan secara terukur dan taat hukum,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah.
“Garda harus menjadi mitra strategis pemerintah, bukan sebaliknya. Setiap langkah harus berlandaskan hukum dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Srikandi Dukung Penguatan Garda
Dukungan juga datang dari Srikandi DPP Gajah Putih Mega Paksi Pusaka. Perwakilan Srikandi, Puja, menyatakan bahwa penguatan Garda merupakan bagian dari penguatan organisasi secara menyeluruh.
“Garda yang kuat akan berdampak pada soliditas organisasi. Kami di Srikandi siap bersinergi dalam kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat,” ujarnya.
Dengan diterbitkannya SK Panglima Garda, DPP Gajah Putih menegaskan komitmennya membangun organisasi yang tertib, aman, dan legal, serta siap berperan aktif mendukung stabilitas dan pembangunan di daerah.
( Asep Supriatna )
