Jakarta— Rekan Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan penghapusan tunggakan premi BPJS Kesehatan bagi jutaan peserta yang menunggak selama bertahun-tahun. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperluas akses layanan kesehatan nasional dan meringankan beban ekonomi masyarakat.
Ketua Umum Rekan Indonesia Agung Nugroho mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan nyata Presiden terhadap rakyat kecil yang selama ini kesulitan memenuhi kewajiban iuran karena tekanan ekonomi.
“Langkah Presiden Prabowo adalah keputusan kemanusiaan yang patut diapresiasi. Dengan penghapusan tunggakan ini, jutaan keluarga kembali bisa mengakses layanan kesehatan tanpa rasa khawatir. Ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi bentuk nyata keadilan sosial,” kata Agung dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (21/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut data BPJS Kesehatan, terdapat sekitar 23 juta peserta dengan tunggakan iuran mencapai Rp7,6 triliun. Kebijakan pemutihan tersebut akan mengaktifkan kembali kepesertaan masyarakat dan memastikan mereka tetap terlindungi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan lembaganya siap secara teknis untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai arahan Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
“Arahan Presiden dan Menko PM adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan menghapus tunggakan iuran JKN yang sudah bertahun-tahun. BPJS Kesehatan siap mengimplementasikan kebijakan ini, dan pemerintah mampu menanggung beban finansialnya,” ujar Ali Ghufron di Jakarta, Rabu (15/10).
Agung Nugroho menilai, dari sisi ilmiah dan ekonomi, kebijakan ini memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa penelitian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan peningkatan 10 persen cakupan jaminan kesehatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 1,2 persen karena meningkatnya produktivitas tenaga kerja.
“Kesehatan dan ekonomi saling berkaitan. Masyarakat yang sehat lebih produktif, dan produktivitas rakyat menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Rekan Indonesia menilai kebijakan penghapusan tunggakan premi BPJS Kesehatan sejalan dengan semangat sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjadi wujud nyata politik kemanusiaan Presiden Prabowo dalam membangun sistem jaminan sosial yang inklusif.
“Kami percaya langkah Presiden Prabowo ini menjadi tonggak penting menuju sistem jaminan sosial yang lebih transparan, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat,” tutup Agung.
