AIMAS, PAPUA BARAT DAYA, FaktaMerah.com – Ketua Divisi Humas dan Publikasi PJS Papua Barat Daya, Dedi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawal penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Permintaan tersebut disampaikan Dedi saat ditemui sejumlah awak media di Aimas, Senin (2/11/2026). Ia menilai pengawasan diperlukan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum.
Dedi yang juga dikenal sebagai aktivis antikorupsi itu menyoroti pentingnya keterbukaan penyidik dalam mengungkap dugaan kerugian keuangan negara, termasuk penelusuran aliran dana dan penggunaan anggaran yang menjadi objek pemeriksaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, nilai kerugian negara harus dijelaskan secara rinci dan disertai hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau disebutkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah, harus ada penjelasan mengenai peruntukan dan aliran dananya. Jangan sampai publik hanya mengetahui barang bukti yang nilainya relatif kecil, sementara total kerugian yang disampaikan jauh lebih besar,” ujar Dedi.
Ia juga meminta agar penyidik menelusuri penggunaan anggaran secara menyeluruh, mulai dari pihak yang menerima, tujuan penggunaan, hingga sisa dana yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
Dedi menilai informasi mengenai total anggaran, realisasi penggunaan, serta sisa dana perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Harus jelas berapa total anggarannya, berapa yang digunakan, ke mana alirannya, dan berapa sisanya. Jika terdapat selisih, hal tersebut perlu dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang tersedia,” katanya.
Lebih lanjut, Dedi menyebut pemeriksaan kerugian keuangan negara perlu melibatkan lembaga yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai ketentuan dan kebutuhan proses penanganan perkara.
Ia juga menekankan bahwa tugas penyidik tidak hanya mengumpulkan barang bukti, tetapi juga menelusuri dugaan aliran dana serta mengungkap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Dedi meminta aparat penegak hukum menyampaikan perkembangan penanganan perkara melalui keterangan resmi atau konferensi pers agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas.
Ia turut menyinggung pentingnya pengawasan terhadap aparat yang menangani perkara korupsi. Menurutnya, apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran atau keterlibatan oknum penyidik dalam tindak pidana korupsi, harus ada tindakan tegas sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.
“Jika memang terbukti ada penyidik yang terlibat, harus diproses secara hukum dan diberikan sanksi tegas. Jangan sampai penanganan perkara justru menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.
Atas dasar itu, Dedi berharap KPK dapat memberikan perhatian dan melakukan koordinasi maupun pengawasan sesuai kewenangannya terhadap penanganan sejumlah dugaan kasus korupsi di Papua Barat Daya.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi dan akuntabilitas penegakan hukum menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak kepolisian maupun instansi terkait mengenai sejumlah sorotan yang disampaikan Dedi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
(Deo/Dd)
