JAKARTA, — Kondisi sungai dan air tanah di Jakarta kian mengkhawatirkan. Studi yang dimuat Tempo, 16 Desember 2025 menyebutkan bahwa hampir seluruh sungai utama di ibu kota berada dalam kategori tercemar berat, terutama akibat limbah domestik. Air tanah dangkal pun banyak terindikasi tercemar bakteri dan zat kimia yang berisiko bagi kesehatan.
Direktur Jakarta Institute Agung Nugroho menilai situasi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam memastikan ketersediaan air bersih dan air minum yang aman bagi warga.
“Ketika sungai dan air tanah sudah tercemar berat, negara tidak boleh membiarkan warga bergantung pada sumber air yang berisiko bagi kesehatan. Penyediaan air bersih harus diposisikan sebagai perlindungan kesehatan publik,” kata Agung, Rabu (17/12) pagi di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Agung, dalam kondisi kualitas air baku yang terus menurun, peran PAM Jaya menjadi semakin penting. Ia menekankan bahwa PAM Jaya tidak hanya berfungsi sebagai operator teknis penyedia air, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjamin hak dasar warga atas air bersih dan air minum yang aman.
Agung menjelaskan, air tercemar berkaitan langsung dengan meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan, seperti diare dan infeksi kulit, terutama di kawasan padat penduduk. Karena itu, pengolahan air harus dilakukan secara ketat dan disertai pengawasan mutu yang konsisten.
Selain itu, ia menyoroti masih tingginya ketergantungan warga Jakarta pada air tanah. Selain berisiko bagi kesehatan, eksploitasi air tanah juga memperparah penurunan muka tanah dan meningkatkan kerentanan banjir.
“Perluasan jaringan perpipaan harus dipercepat. Semakin banyak rumah tangga yang terhubung dengan air perpipaan, semakin kecil ketergantungan pada air tanah yang kualitasnya terus menurun,” ujarnya.
Agung menambahkan, persoalan pencemaran air tidak bisa diselesaikan hanya dari sisi penyediaan air bersih. Perbaikan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik juga perlu dilakukan secara simultan agar kualitas sumber air tidak terus memburuk.
“Tanpa pembenahan sanitasi, biaya pengolahan air akan semakin besar dan ini menjadi beban jangka panjang,” kata dia.
Ia menegaskan, air bersih dan air minum aman merupakan hak dasar warga kota yang harus dijamin negara. Dalam kondisi lingkungan yang semakin tercemar, kehadiran layanan publik yang kuat dan merata menjadi kunci perlindungan kesehatan masyarakat.
“Keberhasilan layanan air bersih tidak hanya diukur dari jumlah air yang disalurkan, tetapi dari sejauh mana layanan itu benar-benar melindungi kesehatan warga,” pungkas Agung.
