Jakarta, FaktaMerah.com – Perkumpulan Praktisi Hukum & Ahli Hukum Indonesia (PETISI AHLI) menyampaikan keprihatinan atas informasi mengenai dugaan kedatangan sejumlah oknum anggota TNI ke Markas Polda Metro Jaya pada Kamis dini hari sekitar pukul 04.00 WIB, Kamis (9/7/2026).
Berdasarkan informasi yang diterima PETISI AHLI, rombongan tersebut diduga dipimpin oleh tiga pejabat dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Organisasi tersebut menilai, apabila informasi tersebut benar, maka seluruh aparat penegak hukum harus menjaga independensi proses penegakan hukum dan menghindari segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan persepsi adanya intervensi terhadap proses penyidikan.
Presiden PETISI AHLI, Dr. (c) Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus berjalan secara profesional, transparan, independen, dan bebas dari tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Negara hukum menghendaki setiap proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, independen, dan bebas dari tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun. Kepercayaan publik hanya dapat dijaga apabila seluruh institusi menghormati kewenangan masing-masing sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” ujar Pitra.
PETISI AHLI juga meminta pihak-pihak terkait memberikan penjelasan kepada publik apabila benar terjadi peristiwa tersebut, guna mencegah berkembangnya spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Selain itu, organisasi tersebut mengimbau seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap siapa pun yang sedang menjalani proses hukum. Menurut PETISI AHLI, setiap dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku tanpa adanya tekanan, intimidasi, maupun campur tangan dari pihak mana pun.
Dalam pernyataannya, PETISI AHLI juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya apabila dugaan tersebut terbukti. Organisasi itu meminta agar Presiden memerintahkan Panglima TNI menarik seluruh personel yang dinilai berpotensi menimbulkan persepsi intervensi, demi menjamin proses pengungkapan dugaan kasus korupsi batu bara yang disebut berkaitan dengan peristiwa blackout di Sumatera dapat berjalan secara independen dan transparan.
Pernyataan ini disampaikan PETISI AHLI sebagai bentuk dorongan agar seluruh institusi negara tetap menghormati kewenangan masing-masing serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.
Salam,
Pitra Romadoni Nasution
(Presiden Petisi Ahli)
